Siapapun presidennya meskiberbeda sudut pandang visi terhadap solusi konflik Palestina &ndash Israel baikdari Partai Republik atau Demokrat esensi visi pemerintah Amerika tidakberbeda mereka ingin memenej konflik dan bukan menyelesaikannya. Inilah yangdikatakan mantan Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton bahwa &ldquoProsesperundingan ilusi dan fiktif lebih baik 1000 kali dari pada ada kekosonganstatus proses perundingan&rdquo.
Berbeda dengan sebelumnyapresiden Donald Trump saat ini lebih tegas dalam mendeklarasikankeberpihakannya terhadap entitas penjajah Israel. Bahkan sejumlah sejumlah elitPalestina menyebut delegasi Amerika yang berkunjungan ke kawasan 20 kali selamapemerintahan Trump bahwa mereka &ldquolebih zionis dibanding Netanyahu dan Liebermansekalipun&rdquo. Delegasi AS itu hanya mengusung tuntutan Israel bukan solusi logis.Mereka hanya menjual ilusi dan angan-angan kepada bangsa di kawasan Arab bahwamasih ada proses perundingan damai berjalan dan bahwa normalisasi denganentitas Israel merupakan persoalan darurat yang berpihak kepada perdamaian danstabilitas di kawasan.
Dari sini pemerintah Amerikaberupaya memblok konflik hanya di kawasan Arab saja atau bahkan Palestinaalih-alih diinternasionalisasi. Ini agar perundingan damai hanya berpihakkepada kepentingan Israel yang ingin membaur di kawasan Timteng danmenganggapnya menjadi sekutu dalam menghadapi terorisme dan mengambat ambisinuklir Iran.
Kushner dan delegasi yangmenyertainya di kawasan Khaliy Al-Waffadh tidak membawa hal baru kecuali hanyatuntutan dan persyaratan Israel yang mencerminkan kebodohan hakiki pemerintahTrump terhadap konflik Palestina dan Israel. Juga membuktikan bahwa pemerintahAS kali ini tak memiliki strategi memenej konflik Palestina &ndash Israel.Pemerintah AS hanya memanfaatkan kelemahan perpecehan situasi Palestina sebagaipintu masuk menekan Abbas dan rakyat Palestina agar terus memberikankompromi-kompromi yang berpihak kepada &ldquoteori keamanan Israel dan menghabisihak-hak Palestina&rdquo.
Dalam situasi seperti ituAbbas memiliki empat opsi menyikapi berbagai tantangan yang menerpa isuPalestina dan proyek nasionalnya
1.      Rekonsiliasi nasional danmenguatkan sikap Palestina
Sikap Palestina harus kuat danmewujudkan persatuan nasional. Sebab itu akan menyatukan lembaga-lembaga sistempolitik Palestina dan membuktikan legalitas politiknya melalui persatuan danpemilihan umum. Sehingga Abbas akan terjaga dari tekanan regional daninternasional serta bisa tawar menawar dengan kekuatan perlawanan Palestina.
Kecenderungan ke arah inididukung oleh sikap Abbas yang melentur belakangan ini dalam menyikapi prakarsarekonsiliasi  dan mau menerima penyatuan(integrasi) pegawai Jalur Gaza dan pembentukan pemerintahan persatuan nasionalserta membentuk pimpinan sementara disamping penyelenggaraan pemilu dengansyarat Hamas membubarkan komite pemerintahan di Jalur Gaza.
Selain itu ada usaha Turkidalam masalah rekonsiliasi yang kemungkinan bisa diajukan selama KTT antaraAbbas dan Erdogan pada 28 Agustus 2917.
2.      Opsi melakukan maneuver internalPalestina
Fatah dan Hamas harus memanfaatkanberbagai isu yang berpihak kepada Palestina melalui statemen diplomasi dankunjungan-kunjungan ke berbagai pihak untuk memanfaatkan perubahan dunia.
3.      Opsi kekosongan politik danpembubaran Otoritas Palestina.
Abbas bisa membalik meja kepadaseluruh pihak dengan Dewan Nasionalnya untuk mengumumkan pertemuan selanjutnyadengan membubarkan Otoritas Palestina jika dunia sepakat untuk internasionalisasikonflik Palestina &ndash Israel dan memberikan schedule waktu kepada mereka agarmenekan Israel mulai merealisasikan solusi &ldquodua negara&rdquo.
Kekosongan politik akanmendorong dunia seluruhnya bahkan Amerika sekalipun. Namun membutuhkankeputusan bersama untuk menangung hasil dan akibatnya.
4.      Opsi mengikuti gagasanAmerika
Namun bisa jadi elit Palestinasaat ini akan menerima gagasan Amerika dan memberikan konsesi dan kompromidengan bersenjatakan sikap Arab yang ringkih melalui normalisasi dengan Israel.
Harus ada usaha menyatukanbarisan Palestina. Bangsa Palestina menjadi jaminan paling besar agar prinsipdan hak-haknya yang legal dijaga tanpa ada kesatuan nasional dan membangunsystem politik Palestina berdasarkan partisipasi dan demokrasi yang tidak mungkinmenghadapi politik Amerika Israel. 
