Sampai saat ini pemerintahInggris tak ada gejala ingin meralat sikap &ldquokolonialismenya&rdquo di Palestina yangpernah dilakukannya. Tindakan yang menyebabkan lahirnya entitas penjajahzionis menciptakan bencana bagi rakyatnya sebagian besar tanah airnya dicerabutrajutan sosialnya luluh lantak dan sebagian besar warganya menjadi pengungsi.Statemen terakhir PM Inggris Theressa May yang bangga dengan Deklarasi Balfourdan berdirinya Israel adalah bukti atas sikap mereka.
Politik Inggris selama inibahwa saat menjajah Palestina antara tahun 1917-1948 tidak ada usaha untukmelakukan tindakan yang merugikan bangsa Palestina. Mereka mengklaim konteksperistiwa saat itulah yang akhirnya berujung kepada tragedi bagi bangsaPalestina.
Setidaknya ada 10 bukti bahwa logikapolitik kolonialisme Inggris memang tak pernah merasa belas kasihan dan takpeduli dengan bangsa Palestina. Inggris selalu memanipulasi dan mengelabuiserta selalu melanggar perjanjiannya dengan Palestina dan Arab. Semua tindakanInggris kala itu selalu berujung kepada hasil bencana bagi Palestina sengajamelakukan tindakan represif dan menghalangi mereka untuk mendapatkancita-citanya menjadi bangsa merdeka dan bebas:
1.      Selain korespondensi antaraHussein (gubenur Makkah) &ndash McMahon (pangliman Inggris) yang terjadi antara1915-1916 yang dipahami Asy-Syarif Hussein dan bangsa Arab bahwa Palestinaakan berada di bawah kekuasaan Arab setelah kekuasaan Otoman menarik diri darisana Inggris memberikan tiga janji lainnya setelah Deklarasi Balfour. Bangsa Arabmemahaminya janji itu akan menganulir Deklarasi Balfour dan memberikan jaminanbagi masa depan Palestina.
Janji pertama &ldquopenegasan Hogarth&rdquo pada Januari 1918. Kedua statemenInggris kepada tujuh pejabat Suriah pada Januari 1918. Ketiga statemen Inggris&ndash Perancis pada 7 November 1918 langsung pasca Perang Dunia I  dan setelah penjajahan Palestina. Dalamketiga janji itu Inggris akan komitmen dengan hak-hak politik dan ekonomi bagibangsa Palestina dan Arab serta tidak akan merugikan mereka.
2.      Inggris &ndash saat menjajahPalestina &ndash komitmen menerapkan bagian (alinea) pertama Deklarasi Balfourdengan mendirikan &ldquonegara kebangsaan&rdquo untuk Yahudi di Palestina. Namun merekatidak komitmen dengan bagian kedua yakni tidak melakukan tindakan merugikanhak-hak rakyat Palestina yang merupakan 92% dari warga asli di Palestinamenurut perkiraan Inggris sendiri.
3.      Inggris mengingkari tugasinti sebagai penguasa mandarataris sesuai ketetapan piagam PBB. Inggrismendapatkan legitimasi internasional pada Juli 1922 yang menunjukkan menjadimandataris atas Palestina.
Esensi gagasan &ldquomendataris&rdquo &ndash sesuai ketetapan piagam PBB &ndash adalahmembantu rakyat yang berada dalam kekuasaan mandataris untuk membangun instansipolitik ekonomi dan kemasyarakatan sebagai persiapan dan langkah awalmemperoleh kemerdekaan. Namun ini tidak dijalankan secara komitmen oleh Inggristerhadap rakyat Palestina. Meski Inggris memasukkan Deklarasi Balfour dalam&ldquopiagam kemandatarisan&rdquo itu sama sekali tidak melepaskannya daritanggungjawabnya terhadap bangsa Palestina.
4.      Inggris sengaja menempuhpolitik yang disadarinya sebagai kezhaliman kepada Palestina. Bagi pimpinanInggris cita-cita bangsa Palestina tak pernah mendapat perhatian.
Misalnya Balfour (PM Inggris) menulis kepada Menlu setelahnya paa 11Agustus 1919 bahwa &ldquosaat di Palestina mereka tidak berminat melakukankonsultasi kepada warga Palestina soal cita-cita. Sebab kekuatan adidayakomitmen dengan zionis benar atau salah buruk atau baik akan tetap dibela.Sebab kepentingan zionis jauh lebih penting dari cita-cita dan kezhaliman 700ribu warga Arab Palestina yang tinggal di bumi tertua itu.&rdquo
Sementara Menteri persemakmuran Inggris Winston Tressel menyebutkan diDewan Umum Inggris pada 9 Februari 1922 bahwa politik Inggris di Palestina &ldquomoderat&rdquokarena berusaha meyakinkan satu pihak (Arab) agar menyerah dan meyakinkan pihaklain (yahudi) agar sabar. Artinya Yahudi diminta sabar sebab pendirian negarasudah dilakukan secara sistematis.
Inggris juga menolak merealisasikan rekomendasi komite resmi KarenAmerika tahun 1919 yang menyatakan bahwa pendirikan negara yahudi di Palestinatidak mungkin kecuali dengan menciptakan pelanggaran kemanusiaan terberatterhadap hak-hak sipil dan agama selain yahudi di Palestina.
5.      Inggris sengaja menunjukpejabat dan pegawainya yang pro dan pendukung loyak zionisme di Palestina.Tindakan ini misalnya diisinggung oleh Ronald Storrs (gubenur Inggris diJerusalam/Al-Quds 1917-1926 yang menyatakan bahwa orang-orang yang memilikisimpati kepada Arab akan dihabisi (were eliminated).
6.      Menerapkan politikkekuasaan persemakmuran langsung (di Palestina) padahal secara umum Inggrismenempuh persemakmuran tak langsung melalui penguasa lokal di bawah kendalimereka dan mematuhi aturan penjajah. Namun di Palestina Inggris menerapkanpersemakmuran langsung. Komisioner tinggi Inggris di Palestina adalah &ldquorajatanpa mahkota&rdquo yang memiliki kewenangan absolut.
Pada saat yang sama Inggris menolak pembentukan pemerintah Palestinameski berada di bawah kekuasaan mereka. Juga menolak pemilihan parlemen yangmewakili warga Palestina. Inggris menguasai seluruh kementerian Lembagapolitik ekonomi pendidikan dan hukum peradilan di Palestina.
7.      Menunjuk komisionereksekutif dengan latar belakang militer. Palestina berada di bawah kekuasaanmiliter Inggris langsung pada periode 1917-1920 dari Mone Watson kemudian Bolzsemuanya adalah jenderal-jenderal di militer Inggris.
8.      Pembentukan systemperadilan dan pengadilan yang sesuai dengan politik Inggris di Palestina.Pengadilan ini memberikan legitimasi bagi tindakan kekerasan terhadap semuabentuk revolusi dan perlawanan serta melarang warga Palestina menunaikanhak-haknya mempermudah eksodus Yahudi ke Palestina pembangunan permukimanyahudi dan mengubah kepemilikan tanah dan pemberikan kewarganegaraan Palestinakepada semua pendatang Yahudi.
9.      Norman Bentiws yangmenjabat penuntut umum di pengadilan tinggi Inggris di Palestina adalah yahudiyang telah menerbitkan 350 udang-undang dan aturan. Warga Palestina tentu yangmenjadi sasaran dari undang-undang kejam itu.
Inggris membolehkan undang-undang sanksi massal dan penahananadministratif tanpa dakwahan.
Meski Inggris komitmen &ndash secara resmi &ndash mendirikan negeri kebangsaan bagiYahudi di Palestina yang merupakan terminology luas dan kedodoran yang tidakmesti mendirikan negara. Namun secara riil mereka memanfaatkanya untukmendirikan negara. Misalnya ketika Balfour ditanya pada 7 Februari 1918 soalitu ia mengatakan keinginan pribadinya adalah membantu yahudi menciptakanpeluang bagi yahudi untuk mendirikan &ldquonegara yahudi&rdquo dan itu terkait denganmereka (yahudi).
Yahudi diberikan peluang Inggris membangun Lembaga negara sendiri danmelarang Palestina melakukan itu. Ini politik resmi Inggris yang tidaktertulis. Mereka membangun perwakilan yahudi yang memiliki tugas negara setelahmereka kembangkan sedemikian rupa.
Pada saat Inggris menyapu bersih seluruh bentuk revolusi dan perlawanan rakyatPalestina khususnya pada 1920 1921 1929 1933 dan revolusi raya 1936-1939penjajah ini juga mendukung atau membiarkan lahirnya pasukan militer atau semimiliter yahudi zionis sepergi Hagana yang pasukannya di tahun 1948 mencapai 64ribu pasukan dua kali lipat lebih banyak dari pasukan Arab yang masuk ke Palestinapada Mei 1948.
Bukti-bukti menyatakan intelijen militer Inggris (MI4) bersama dua cabangintelijen SEO dan EX memiliki peran dalam melahirkan dan melatih satuan militerkhusus (semacam Kopassus) di Hagana yang dikenal dengan Palmach tahun 1941.
Inggris juga mengizinkan di tahun 1944 kepada zionis yahudi untukmembangun satuan militer khusus dengan alasan mendukung Inggris dan Amerikadalam Perang Dunia II. Di akhir perang zionis telah merekrut dan melatih 32pasukan yahudi di satuan ini.
Di bawah kendali dan pemerintah Inggris jumlah yahudi di Palestina mencapai12 kali lipat dari 55 ribu tahun 1918 menjadi 650 ribu di tahun 1948 (dari 8menjadi 31 persen warga di Palestina). kepemilikan mereka berlipat dari 18%menjadi 6% dari tanah Palestina.
10.  Inggris mengabaikan ataumenganulir rekomendasi dari Komite Penyelidikan Inggris mengabaikan rekomenasiJohn Hope Sampson dan buku putih yang terbit yang didasarkan kepada rekomendasiitu di Oktober 1930 dengan menerbitkan &ldquobuku hitam&rdquopada Februari 1932 denganmengabaikan rekomendasi yang diberikan yang memiliki sedikit spirit positifkepada Palestina.
Dalam buku putih itu di tahun 1939 Inggris berjanji akan mendirikannegara Palestina merdeka dalam jangka waktu 10 tahun dan mencegah eksodusimigrasi Yahudi setelah 5 tahun kecuali dengan persetujuan Palestina agar jumlahyahudi tidak lebih dari sepertiga penduduk dan menghentikan jual beli tanahkepada yahudi kecuali sangat sedikit. Namun semuanya dianulir pada 13 Novembertahun 1945 ketika  terbit apa yangdisebut dengan &ldquostatemen Bevin&rdquo yang kala itu menjadi Menlu Ingris. 
Dengan 10 poin di atas Inggrissengaja menjerumuskan rakyat Palestina dalam situasi kerugian dan bencana. Kawasanterbuka dengan seretentan konflik dna perang serta pertumpahan darah. Ini tanggungjawabsejarah yang tidak boleh dihindari oleh Inggris. Karena itu langkah pertamanegara ini adalah meminta maaf kepada bangsa Palestina.
Secara teori permintaan maafInggris atas Deklarasi Balfour adalah niscaya. Sebab Inggris pernah memintamaaf dalam perannya melakukan perdagangan budak pada era kolonialisme danpernah meminta maaf karena menyebabkan kelaparan di Irlandia di abas 19.
Hanya saja untuk saat ini permintaanmaaf itu tidak bisa diharapkan karena sejumlah faktor terutama karena kelas politikpenguasa (dari kaum konservatif buruh dan liberal) yang cenderung tidak mauminta maaf karena latar belakang politik agama dan budaya atau kepentingantertentu.
Kelompok pembela zionis bahwayahudi memiliki hak sejarah di Palestina juga cukup luas pengaruhnya. Mereka simpatidengan versih sejarah Israel yang mengalami berbagi kezhaliman dalam sejarahterutama di tangah Eropa sendiri.
Pengaruh lobi zionis dalampercaturan politik Inggris juga masuk kuat meski pengaruh Palestina di sana mengalamikenaikan. Sehingga masuk butuh waktu lama untuk meyakinkan Inggris.
Selain itu ada ketakuran besarjika Inggris minta maaf kepada bangsa Palestina maka akan ada tuntutan gantirugi yang membebani anggaran Inggris. Pengaruh Israel dan kelemahan Arab yangterbelah semakin memperlemah tekanan kepada Inggris.
Di sisi lain permintaan maafInggris akan mengancam legitimasi eksistensi Israel sendiri dan kewajiban duniamengembalikan hak-hak bangsa Palestina. Sehingga persoalan ini menjalar keselain Inggris. Wajar jika sekutu Amerika dan lobi yahudi ikut murka ketikaInggris dituntut meminta maaf.
Apalagi Otoritas Palestina danPLO yang tidak serius dengan menuntut Inggris meminta maaf sebab mereka menekenperjanjian Oslo yang mengakui Israel dan eksistensinya di bumi Palestina. Kalaupunada suara rendah dari otoritas Palestina soal itu hal tersebut hanya ekspresisimpati positif kepada di media massa saja. (at/Aljazeera)
*Pakar Studi Politik danStrategi 
