Tue 6-May-2025

pemotongan gaji pegawai

Amnesti Internasional Kunjungi Unjuk Rasa Eks Tawanan di Ramallah

Delegasi organisasi Amnesti Internasional pada hari Rabu (28/6/2017) mengunjungi lokasi unjuk rasa eks tawanan Palestina yang sudah berlangsung sejak 11 hari yang mengecam pemutusan gaji dan tunjangan mereka oleh Otoritas Palestina. Aksi ini digelar di kota Ramallah. Sementara itu para aktivis melakukan kampanye melalui media sosial untuk mendukung aksi mereka.

Perwira Israel Peringatkan: Gaza Tanpa Gaji dan Listrik Bisa Meledak

Jenderal Cadangan di Militer Israel Yaakov Ami Dror mengatakan bahwa tekanan terhadap Qatar bisa berakibat kepada penghentian bantuan dana untuk Hamas. Dia menegaskan bahwa itu adalah langkah yang akan berdampak kepada penduduk Jalur Gaza dan bukan hanya pada Hamas saja.

Ada Ancaman Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Baru pada Gaza

Tokoh-tokoh Palestina dan para pejabat pemerintah mengungkapkan kekhawatiran mereka akan adanya pemberlakuan sanksi ekonomi baru atas Jalur Gaza setelah langkah pemotongan 30%-40% gaji para pegawai otoritas Palestina di Jalur Gaza.

Hamas Minta UNRWA Dukung Pegawai OP di Gaza

Departemen Urusan Pengungsi Gerakan Hamas meminta Badan Bantuan dan Pemberdayaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) agar kembali memberikan paket ransum untuk semua pegawai pengungsi dari para pegawai Otoritas Palestina (OP) di Jalur Gaza baik pegawai yang diangkat dari pemerintah Ramallah atau yang diangkat pemerintah Gaza.

Faksi-faksi Palestina: Pemotongan Gaji Bentuk Hukuman Kolektif

Kekuatan-kekuatan dan faksi-faksi Palestina hari ini Selasa (11/4/2017) mengatakan bawha krisis yang dialami Jalur Gaza adalah konsekuensi yang harus dibayar karena melakukan perlawanan terhadap penjajah Zionis. Mereka menegaskan akan menghadapi semua upaya yang bertujuan untuk memarjinalkan dan memiskinkan mereka dan juga upaya untuk menghilangkan perangkat-perangkat perjuangannya.

Kalangan HAM dan Politilisi Peringatkan Dampak Pemotongan Gaji

Kalangan HAM dan para politisi memperingatkan dampak keputusan politik pemerintah Palestina di Ramallah yang memotong 30% gaji para pegawai Otoritas Palestina di Jalur Gaza. Mereka memperingatkan bahwa keputusan ini bisa menjadi “kejahatan rasis” yang lengkap elemen-elemennya.

HAM: Pemotongan Gaji Itu Ilegal dan Marginalkan Gaza

Para pakar ekonomi dan pemerhati isu HAM menegaskan bahwa keputusan pemerintah Ramallah pimpinan Hamdallah yang memotong gaji para pegawai Otoritas Palestina di Jalur Gaza merupakan kebijakan untuk terus memarginalkan Jalur Gaza.

Fatah Gaza Serukan Pemecatan PM Hamdallah

Gerakan Fatah di propinsi-propinsi selatan menolak keputusan pemerintah Otoritas Palestina yang dipimpin PM Rami Hamdallah dengan memotong lebih dari 30% gaji para pegawai di Jalur Gaza. Gerakan Fatah menyerukan agar keputusan tersebut dibatalkan dan pembubaran pemerintah Rami Hamdallah.