Mahkamah Internasional

Langkah Historis Afsel Gugat Israel di Mahkamah Internasional

Sabtu-30-Desember-2023

Negara Afrika Selatan secara resmi mengajukan gugatan terhadap pendudukan Israel ke Mahkamah Internasional sebuah langkah yang dinilai bersejarah dan pertama sejak Palestina dijajah.

Malaysia: Israel Harus Diadili Atas Kejahatan Perang

Minggu-29-Oktober-2023

Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir meminta Mahkamah Internasional untuk memikul tanggung jawabnya dalam mengadili para penjahat perang terutama pendudukan Israel. Dia menekankan bahwa jika tidak ada yang maju untuk mengadili mereka; ini akan menjadi preseden berbahaya yang memungkinkan para penjahat perang di mana pun dibebaskan.

Hamas Sambut Baik Sikap Mahkamah Internasional Soal Pelanggaran Israel

Sabtu-21-Januari-2023

Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyambut baik deklarasi Mahkamah Internasional (The of ) yang bertujuan mengkriminalisasi pendudukan Zionis di wilayah pendudukan di Palestina.

Hamas: Pimpinan Zionis Harus Diseret Ke Mahkamah Internasional

Jumat-30-Juli-2021

Hamas kembali menyerukan untuk menyeret pimpinan Israel ke pengadilan pidana internasional.

Hamas: Arogansi Israel Tolak Kerjasama Dengan Mahkamah Internasional

Sabtu-10-April-2021

Hamas menganggap penolakan Israel bekerjasama dengan tim investigasi mahkaman pidana internasional sebagai bentuk arogansi Israel dalam berinteraksi dengan lembaga dan keputusan internasional.

Mahkamah Internasional Buka Peluang Adili Penjahat Perang Israel

Jumat-12-Februari-2021

Direktur Lembaga HAM Palestina (Shahid) Mahmur al-Hanafi mengatakan memulai investigasi kejahatan penjajah Israel merupakan keputusan moral dan juga hukum.

Pidana Internasional Setujui Investigasi Kejahatan Israel Di Palestina

Sabtu-6-Februari-2021

Pengadilan pidana internasional menerbitkan keputusan untuk melakukan investigasi hukum di wilayah Palestina terjajah sejak tahun 1967.

OP Adukan Washington ke Mahkamah Internasional Apa yang Bisa Dicapai?

Kamis-4-Oktober-2018

Otoritas Palestina mengadukan Amerika Serikat ke Mahkamah Internasional karena pemerintah Amerika mengakui al-Quds atau Yerusalem sebagai ibukota negara penjajah Israel dan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke sana. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik yang ditandatangani pada tahun 1961.

Jaradat: Ini Trek untuk Memburu Israel Melalui Hukum Internasional

Rabu-3-Januari-2018

Gurubesar Hukum Universitas Gaza Abdul Fatah Jaradat menyerukan untuk mengaktifkan seluruh perangkat hukum dalam memburu penjajah Zionis di pengadilan internasional PBB dan Majlis Umum PBB setelah melakukan sejumlah pelanggaran yang pertama adalah penjajahan dan yang terakhir adalah deklarasi penyatuan al-Quds sebagai ibukota mereka.

Israel Dilaporkan ke ICC Atas Kejahatan Perang di Tepi Barat

Rabu-20-September-2017

Empat lembaga HAM Palestina menuduh para pejabat sipil dan militer senior penjajah Zionis melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Tepi Barat termasuk di kota suci al-Quds.