Thu 8-May-2025

Komite Administratif

Kegagalan Bayangi Perjalanan Rekonsiliasi

Keputusan Gerakan Hamas membubarkan Komite Administratif pada 17 September lalu langkah-langkah dan inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan gerakan Hamas serta sikap positif terhadap upaya Mesir telah menjadi tuas pengunkit yang kuat untuk mendorong maju rekonsiliasi Palestina.

Abbas: Pemerintah Mulai Bekerja di Gaza Akhir Pekan Depan

Dalam pidato di depan Majlis Umum PBB Rabu (20/9/2017) Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas menyatakan bahwa pemerintah rekonsiliasi nasional yang dimpimpin Rami Hamdallah di Ramallah akan datang ke Jalur Gaza akhir pekan depan untuk memulai bekerja di sana.

Hamas: Pidato Abbas Tak Bedakan Hak Perlawanan dengan Teroris

Gerakan Perlawanan Islam Hamas Rabu (20/9/2017) menyambut baik pernyataan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas soal kedatangan pemerintah rekonsiliasi ke Jalur Gaza. Hamas menegaskan pihaknya akan bekerja untuk menyukseskan tugasnya.

Hamas Minta Abbas Batalkan Sanksi Terhadap Jalur Gaza

Jurubicara Gerakan Hamas Fauzi Barhum meminta Presiden Abbas mengizinkan pemerintah Hamdallah segera mengemban seluruh tugas dan tanggung jawabnya di Jalur Gaza tanpa menghalang-halangi dan menunda-nunda.

Haniyah: Kami Terus Berjuang untuk Akhiri Perpecahan

Ketua Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas Ismail Haniyah menelpon Presiden Otoritas Palestina (OP) Mahmud Abbas sehari setelah terjadi kesepahaman Kairo dan pembubaran Komite Administratif di Jalur Gaza oleh gerakan Hamas sebagai upaya serius untuk menciptakan rekonsiliasi nasional Palestina dan mengakhiri perpecahan.

Apa yang Ditunggu Abbas dan Hamdallah untuk Merespon Langkah Hamas?

Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas telah menunda untuk mengikuti tuntutan keputusan gerakan Hamas yang membubarkan Komite Administrtif di Gaza berkat usaha dari Mesir sampai setelah dia pulang dari New York Amerika. Sementara itu pemerintah Rami Hamdallah meminta penjelasan sifat keputusan Hamas tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran kelanggengan baru untuk menghambat pelaksanaan tuntutan-tuntutan rekonsiliasi.