kemiskinan

Di Gaza Pekerjaan Hilang dan Harapan Lahir

Rabu-21-April-2021

Yang paling mengkhawatirkan bagi warga Jalur Gaza adalah pasar kerja yang tak lagi bisa bertahan setelah dibebani krisis pengangguran dan blokade serta hilangnya puluhan ribu lapangan kerja di sektor swasta dan publik.

85% Penduduk Jalur Gaza Hidup di bawah Garis Kemiskinan

Rabu-21-Oktober-2020

Komite Rakyat Anti Blokade mengatakan bahwa 85% penduduk Palestina di Jalur Gaza hidup di bawah garis kemiskinan.

Akibat blokade indikator kemiskinan di Gaza tertinggi di dunia

Minggu-20-Oktober-2019

Ghazi Hamad Wakil Menteri Pembangunan Sosial di Gaza mengatakan bahwa blokade penjajah Israel di Gaza sejak tahun 2006 dan pembatasan lalu lintas warga dan barang serta berulangnya agresi Israel dan perpecahan internal merupakan faktor-faktor yang telah menciptakan realitas politik ekonomi dan sosial yang kompleks dan sulit. Dia menyatakan bahwa indikator kemiskinan di Gaza merupakan yang tertinggi di dunia.

Di Gaza Tingkat Pengguran 60% dan Kemiskinan 85%

Kamis-2-Mei-2019

Anggota parlemen Palestina Jamal Khudhari ketua Komite Rakyat Melawan Blokade mengatakan bahwa kondisi ekonomi dan kehidupan di Jalur Gaza semakin memburuk saat blokade terus berlangsung. Dia menegaskan tidak ada solusi praktis yang nyata. Masyarakat internasional mengabaikan situasi bencana kemanusiaan yang dialami 2 juta warga Palestina di Jalur Gaza.

Separoh Lebih Penduduk Gaza Miskin

Minggu-15-April-2018

Dinas catatan sipil pemerintah Palestina Ahad (15/4) mengatakan lebih dari separoh penduduk Gaza tahun 2017 berada dibawah garis kemiskinan.

Hari Pangan Sedunia Gaza Kehilangan 80% Ketahanan Pangan

Selasa-17-Oktober-2017

Lembaga Gazi Distek berkantor di Turki menegaskan Jalur Gaza teratat kekurangan ketahanan pangan paling parah sedunia hingga mencapai 80% akibat blokade Israel lebih dari 11 tahun.

15 Juta Penduduk Gaza di Bawah Garis Kemiskinan

Senin-24-April-2017

Anggota Dewan Legislatif Palestina Jamal Khudhri menegaskan bahwa blokade Zionis terhadap Jalur Gaza merupakan sanksi massal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.