icc

Inggris: Kami Akan Ikuti Prosedur Hukum Jika Netanyahu Kunjungi

Kamis-28-November-2024

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan pada hari Senin bahwa Yeladah “akan mengikuti proses hukum jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Inggris” setelah surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap Netanyahu oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Borrell: Eropa Akan Terapkan Super ICC Tangkap Netanyahu dan Gallant

Rabu-27-November-2024

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell menekankan hari ini Selasa bahwa Eropa akan mematuhi hukum internasional dan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pekan lalu terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menteri militer yang diberhentikan Yoav Galant dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan di Gaza.

Senator Amerika Dukung ICC Tangkap Netanyahu dan Gallant

Minggu-24-November-2024

Senator independen AS Bernie Sanders menyatakan dukungannya terhadap dua surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Perintah Penangkapan Netanyahu dan Gallant Impunitas Israel Berakhir?

Minggu-24-November-2024

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas “dugaan kejahatan perang” di Jalur Gaza dan mengatakan ada “alasan logis” untuk meyakini bahwa mereka melakukan kejahatan perang.

Borrell Kritik Negara Tak Dukung Keputusan ICC Tangkap Netanyahu

Minggu-24-November-2024

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Keamanan Josep Borrell mengkritik negara-negara yang tidak menyatakan dukungannya terhadap keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan meminta mereka untuk mematuhi keputusan tersebut.

Eropa Siap Laksanakan Keputusan ICC Desak Perluas Penangkapan

Jumat-22-November-2024

Keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menangkap Perdana Menteri pemerintahan pendudukan Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri militer Yoav Gallant disambut baik oleh Eropa dan tuntutan segera untuk menerapkannya. Sementara public dan sejumlah pihak menyampaikan tuntutan menerapkan undang-undang hak asasi manusia dan Palestina agar memperluas lingkaran pertanggungjawaban atas kejahatan perang genosida dan pembersihan etnis di Jalur Gaza sehingga mencakup semua pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

ICC Desak Negara Dunia Terapkan Surat Penangkapan Netanyahu Gallant

Jumat-22-November-2024

Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan meminta negara-negara pihak Statuta Roma untuk menerapkan apa yang dinyatakan dalam surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan pada hari Kamis terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant.

Hamas Desak Dunia Terapkan Keputusan ICC Penjahat Perang Israel

Jumat-22-November-2024

Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyambut baik dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional terhadap teroris Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

ICC: Memo Perintah Penangkapan Netanyahu Mendesak

Rabu-6-November-2024

Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan mengatakan bahwa penerbitan surat perintah penangkapan Perdana Menteri pendudukan Israel Benjamin Netanyahu menjadi masalah yang mendesak. Ia mempertanyakan “Haruskah saya menunggu sampai semua orang di Gaza tewas untuk mengeluarkan surat penangkapan tersebut menjamin?

Tunda Terbitkan Surat Penangkapan Netanyahu dan Gallant

Kamis-25-Juli-2024

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memutuskan untuk menunda penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Yoav Galant atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Gaza untuk memberikan kesempatan pendapat hukum lebih lanjut.