Husam Dajni
Tulisan ini mencoba mengkaji tiga isu soal isu yang dilansir TV 1 Israel bahwa Abbas berniat mundur dua bulan lalu isu gencatan senjata dan perundingan tak langsung dengan Israel dan krisis paling berat di Jalur Gaza yakni krisis listrik.
Soal isu pertama penasehat politik Abbas Nimer Hammad menampik kebenaran isu tersebut. Namun isu itu bisa benar bisa salah. Akan tetap peluang kebenaran isu itu lebih besar dibanding tidaknya
1. Ada pihak yang tidak suka Abbas bertahan di pucuk pimpinan yakni Muhammad Dahlan atau Hamas.
2. Ada informasi sedang dilakukan sejumlah pertemuan di salah satu negara yang diikuti oleh lembaga keamanan dunia dan regional yang agendanya mengakhiri Abbas dan mencari alternatif.
3. Bisa jadi Abbas memiliki keinginan hidup bersama anak cucunya dan mendukung seorang sosok penggantinya yang bisa menjaga keluarganya dan sejalan dengan caranya.
4. Presiden Abbas berkali-kali menyatakan akan mundur tanpa direalisasikan.
Soal kedua gencatan senjata dan perundingan tak langsung dengan Israel. Lingkungan internal Palestina Israel dan regional mendukung upaya gencatan senjata dan ditekennya deal kesepakatan pertukaran tawanan antara Hamas dan Israel melalu jalur tidak langsung.
Semua pihak menolak opsi perang. Semua ingin stabilitas dan meringankan beban warga Jalur Gaza untuk menghentikan konflik. Meski dengan segala transparansi Hamas penulis cenderung kepada kemungkinan adanya kemajuan proses perundingan. Masalahnya hanya butuh waktu namun tidak lama. Jika Hamas berhasil mewujudkan deal perjanjian pertukaran tawanan – setelah Hamas berhasil dicabut dari daftar organisasi teroris – maka dunia akan semakin sadar bahwa Hamas adalah pemain dan pelaku utama di kawasan.
Ketiga soal krisis listrik di Jalur Gaza yang sering disebut krisisnya krisis. Warga Jalur Gaza sendiri lebih memilih menyatakan kalau media massa berhenti mencari biang kerok krisis dan lebih sedikit berfikri mencari solusi cerdas mungkin krisis sudah lama terpecahkan. Pakar ekonomi Mahir Thiba menyatakan warga Palestina membayar lebih dari 1 milyar dolar dari saku pribadi mereka untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga mereka. Angka itu barangkali cukup untuk membangun sebuah pembangkit listrik baru yang digerakkan oleh energi gas yang bisa lebih memenuhi kebutuhan mereka daripada pembangkit saat ini.
Ini karena tidak adanya visi dan strategi pemerintah Otoritas Palestina yang tugasnya hanya membebani dengan pajak kepada warga yang sudah lelah oleh blokade dan perpecahan.
Kini warga Palestina sudah mulai malu kepada kedermawanan negara Qatar yang tidak pernah seharipun terlambat dalam mendukung pembangkit listrik. Kini Qatar pun sudah memikirkan untuk membangun pembangkit listrik mandiri di Jalur Gaza dengan kesepakatan adanya suplai gas untuk menggerakkan pembangkit itu. (at/infopalestina.com)
