Memahami Peristiwa di Gaza

Fahmi Huwaidi

(Asy-Syarq – Qatar)

Apakah yang terjadi di Gaza merupakan kudeta atau aborsi bagi aksi kudeta? Pertanyaan ini menggelitik penulis ketika terhimpun sejumlah kesaksian dan data penting terkait dengan masalah ini. Berikut adalah kesimpulan data-data itu untuk kemudian dipikirkan jawaban atas pertanyaan di atas.

(1)

Kamis (14/06) lalu harian Jerman Wochenblatt mengeluarkan laporan dari komentator politiknya Volv Renhanrt dia menyatakan bahwa pemerintah Amerika George W. Bush sudah sejak lama merencanakan ‘peledakan’ situasi internal Palestina dan memprovokasi kelompok kudeta yang loyal kepada mereka di dalam Fatah untuk melakukan pembantaian fisik terhadap pimpinan militer gerakan Hamas. Dalam hal ini Jenderal Amerika Keith Dayton pejabat penghubung militer Amerika yang tinggal di Tel Aviv terang-terangan menyatakan dalam sidang dengar pendapat yang diadakan akhir Mei lalu yang diadakan oleh komisi Timur Tengah di Kongres Amerika.

Dalam kesaksiannya Jenderal Dayton menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki pengaruh kuat terhadap semua kelompok-kelompok di gerakan Fatah dan situasi akan meledak dalam waktu dekat di Jalur Gaza. Dan ledakan itu katanya sangat keras tanpa ampun. Ia mengatakan pihak Dephan Amerika dan Badan Intelijen Pusat (CIA) memberikan apa saja yang ia miliki kepada sekutu Amerika dan Israel di dalam gerakan Fatah. Demikian halnya dengan mobilisasi keamanan dan militer di bawah presiden Palestina yang anti Hamas merupakan pilihan strategis bagi pemerintah Amerika sekarang. Ini yang menafsirkan bahwa Kongres Amerika tidak pernah ragu-ragu memberikan dana sebesar 59 juta Euro untuk melatih pasukan keamaman presiden di sebagian negara tetangga Palestina dan menyiapkan mereka bertempur dengan Hamas.

Pengamat politik di harian Jerman ini menambahkan kelompok loyal Amerika Israel di dalam tubuh Fatah tidak berhasil meski dengan dukungan melimpah untuk menghancurkan kekuatan Hamas. Inilah yang mendorong CIA menggunakan pengalamannya di republic Salvador dan diterapkan kepada unsure Fatah untuk membentuk Pasukan Maut untuk membunuh pimpinan dan kader Hamas. Renhart berbicara di titik ini soal garis-garis yang mengikat (menyatukan) antara Pasukan Maut dan pasukan keamanan presiden Palestina dan penasehat keamanan Mohamad Dahlan. Mengutip ucapan wanita pakar strategi politik di universitas-universitas Israel Dr. Haija Yao Majartan bahwa Dahlan ditugaskan dari CIA dan badan keamanan Amerika lainnya untuk melakukan agenda-agenda tertentu yaitu menghabisi sekelompok pejuang perlawanan di dalam dan luar gerakan Hamas.

(2)

10 Januari lalu PM Palestina Ismael Haniya menyampaikan surat kepada Abu Mazen yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Kami sampaikan penghormatan terbaik dan kami meminta kepada Allah taufiq-Nya dan kebenaran bersikap. Informasi yang kami terima belakangan ini mengisyaratkan bahwa ada rencana keamanan bertujuan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah dan terhadap pilihan demokrasi rakyat Palestina. Ringkasan informasi itu sebagai berikut:

– Pasokan senjata dalam jumlah besar dari luar untuk kepentingan keamanan presiden dengan sepengetahuan Amerika dan Israel.

– Pembentukan pasukan khusus dari keamanan nasional yang diperkirakan sebanyak ribuan personel untuk menghadapi pemerintahan Palestina dan pasukan eksekutif yang bermarkas di pusat Anshar di Gaza.

– Melengkapi pasukan itu dengan mobil tank senjata peledak dan gaji penuh bagi anggotanya.

– Akan dilakukan sejumlah pertemuan keamanan yang bersifat sensitive oleh komandan keamanan Palestina di kantor kedubes Amerika untuk membicarakan rencana kerja.

– Mulai melakukan sejumlah tindakan untuk memecat sejumlah komandan dan diganti dengan sosok lain oleh komisi komandan. Juga menunjuk Mohamad Dahlan sebagai komandan umum aparat keamanan. Dalam hal ini ada pelanggaran hukum.

– Mengancam menteri dan kepala daerah untuk dibunuh. Bahkan menteri urusan tahanan Wasfi Kabha sudah mengalami ancaman itu melalui asistennya. Juga seorang milyarder Fatah di Gaza ditugaskan untuk membunuh menteri Abdurrhaman Zaidan Menteri Tenaga Kerja dan Kependudukan dengan upah US$ 30.000.

Saudara presiden berdasarkan itu dan informasi lainnya yang kami miliki maka kami menyampaikan penyesalan kami atas hal itu sebab hal itu mengancam sistem politik Palestina persatuan nasional dan sosial. Kami berharap agar Anda dapat melakukan tindakan semestinya untuk menjaga rakyat dan masalah kami. Kami setia serta komitmen untuk menjaga kesatuan rakyat ini. Terimalah penghormatan kami yang melimpah ini.

Pada saat Ismael Haniya mengirim surat ini kepada Abu Mazen sang presiden Palestina di hadapannya ada sejumlah informasi pasti soal detail persiapan rencana keamanan di antaranya penunjukan Mohamad Dahlan sebagai komandan umum badan keamanan Palestina pemilihan 15.000 personel loyal untuk membentuk pasukan khusus di badan keamanan nasional untuk menghadapi Hamas masuknya 150 mobil Jeep dibekali alat komunikasi otomatis pemberian 2000 senapan Klasnicov ditambah 3 juta peluru pemberian baju perang khusus bagi personel baru melakukan restrukturisasi semua aparat keamanan memecat 10 komandanya dan diganti dengan komandan yang loyal memecat komandan keamaman nasional tanpa memperhatikan keahlian mereka.

Di samping informasi-informasi tersebut ada sebuah memo soal rencana pasukan Abdur Razaq Al-Mujayadah coordinator pasukan keamaman yang menulis surat dengan stempel dewan presiden. Di sana dibahas soal tuntutan kepada pasukan keamanan nasional yang berisi tujuh pasal di antaranya soal rencana operasi dan pelantikan 15.000 personel calon pasukan baru dan perlengkapan senjata serta amunisi yang mencukupi.

Dalam situasi yang penuh kebimbangan ini kementerian dalam negeri menerbitkan pernyataan persnya pada 6/2 lalu yang menyatakan penolakan dan kecamannya terhadap cara-cara memasukkan mobil dan logistic dari perlintasan perbatasan Palestina secara rahasia. Siaran pers kementerian dalam negeri ini menyebutkan pihak yang berada di belakang semua ini bertanggungjawab penuh terhadap akibat semua itu baik di hadapan hukum.

(3)

Harian Haaretz edisi 06/06 melansir bahwa pihak-pihak di gerakan Fatah belakangan pergi ke lembaga keamanan Israel meminta diperkenankan kepada gerakan ini untuk memasukkan perlengkapan militer dalam jumlah besar dari salah satu negara tetangga ke Gaza untuk membantu gerakan ini dalam perang melawan Hamas. Harian ini menambahkan daftar senjata dan alat perang lainnya mencakup puluhan peralatan tank ratusan rudal anti tank jenis RPG ribuan bom granat dan jutaan peluru. Juga disebutkan seorang pejabat Fatah yang meminta langsung bertemu dengan pejabat Israe untuk menyampaikan tuntutannya itu.

Harian ini menambahkan Israel memberikan izin kepada Fatah untuk menerima senjata dalam jumlah besar mencakup 2500 senapan dan jutaan pistol. Dan mobil perang sudah terbukti terkirim. Namun sangat sulit meminta roket karena khawatir jatuh ke tangan Hamas.

Harian ini mengutip pernyataan presiden Abu Mazen dalam perbincangan tertutup bahwa harapannya hancur karena penolak Israel memberikan izin memasukkan senjata yang diinginkan untuk Fatah. Ia menambahkan ada konflik opini di internal lembaga keamanan Israel dalam masalah ini. Terutama soal mayoritas pakar keamanan Shabak dan kantor koordinasi urusan Israel meyakini bahwa Fatah sangat lemah di Jalur Gaza bahkan bisa jadi hancur ketika melawan Hamas. Meski upaya yang dilakukan Mohamad Dahlan begitu gencar dalam membentuk dan memperkuat pasukan bersenjata baru di Fatah yang disebut pasukan eksekutif meniru nama Hamas.

Harian Israel Maarev edisi 13/06 melansir sumber-sumber keamanan menyebutkan bahwa jatuhnya pos-pos keamanan ke tangan Hamas menunjukkan kesalahan opini yang menyatakan wajibnya memberikan dukungan militer kepada gerakan Fatah. Sebab senjata yang diberikan kepada mereka akan menjadi barang rampasan Hamas. Pendapat inilah yang dipegang oleh Avarem Saneh wakil menteri pertahanan Israel yang menekan menhan untuk memberikan senjata berat kepada Fatah. Harian ini menambahkan semua pimpinan keamanan Israel menginginkan kemenangan Fatah namun mereka menilai bahwa sebuah kesalahan bila tidak hati-hati atas akibat kemenangan Hamas.

(4)

Jumat (15/06) hari dimana Hamas menguasai seluruh pos-pos keamanan di Gaza. Sebuah halaman situs Israel Haaretz menyebutkan Amerika dan Presiden Mahmod Abbas setuju rencana menjatuhkan pemerintahan Hamas dengan cara menciptakan situasi yang mendorong massa Palestina di Jalur Gaza melakukan revolusi terhadap gerakan ini. Situs ini mengisyaratkan rencana itu berisi:

1. Pembubaran pemerintahan persatuan dan mengumumkan pemerintah darurat untuk mencabut legalitas semua lembaga pemerintahan yang dikuasai Hamas saat ini di Jalur Gaza.
2. Memisahkan Jalur Gaza dari Tepi Barat dan memperlakukan Jalur Gaza sebagai problem tersendiri (terpisah) dimana Amerika dan Abbas bermusyawarah dengan Israel serta kekuatan regional dan Uni Eropa untuk mengatasi masalah ini. Rencana ini tidak menutup kemungkinan mengundang pasukan internasional ke Jalur Gaza.
3. Israel membebaskan sejumlah pajak bea cukai dan diberikan kepada Abbas untuk kesejahteraan Tepi Barat disamping Amerika berupaya meyakinkan Israel soal situasi warga di Tepi Barat agar warga Palestina di Jalur Gaza merasa kondisinya bertambah parah karena dikuasai Hamas. Kondisi ini harus didorong menjadi sangat buruk di Jalur Gaza sehingga massa Palestina di sana akan melakukan pembelotan terhadap Hamas.
4. Abbas dan Amerika sepakat untuk menggelar operasi penangkapan terhadap aktivis Hamas di Tepi Barat untuk menjamin perpindahan chaos dari Jalur Gaza ke Tepi Barat.
5. Menghidupkan perundingan antara Israel dan pemerintahan yang dibentuk oleh Abbas setelah ia mengumumkan pembubaran pemerintah nasional.

Situs ini mengisyaratkan bahwa Abu Mazen berambisi menyampaikan kepada Mesir dan Jordania soal dekritnya sebelum diumumkan dan meminta kepada dua negara itu untuk mendukungnya serta memutus hubungan dengan pemerintah Hamas di Jalur Gaza.

Pada saat yang sama pejabat tinggi Israel mendukung penuh dekrit Abu Mazen. Menteri Perang Israel Amer Perets sebelum digantikan Ehud Barak menyatakan keputusan itu membantu meminimalisir dampak negative penguasaan Hamas di Jalur Gaza dan menilainya sebagai langkah representative untuk kepentingan strategi Israel.

Di sisi lain harian Maarev edisi Jumat (15/06) menyebutkan pada saat mengeluarkan dekrit terbsebut Israel mempelajari kemungkinan positif pajak yang selama ini ditahan untuk diberikan kepada pemerintahan baru bentukan Abu Mazen. Dan Israel akan mengumumkan kepada Jalur Gaza sebagai berstatus entitas musuh yang akan diputus pasokan listrik dan air terutama jika terus melepaskan roket-roketnya.

Di sisi lain Israel meminta jaminan secara paksa adanya kerja sama dengan negara-negara Arab dan presiden Palestina agar tidak memberikan kesempatan kepada Hamas untuk memanfaatkan aksi militernya demi kepentingan politik. Israel menilai perkembangan terakhir memberikan perubahan regional yang mengancam Israel. Jenderal Amoz Jalad kepala dinas keamanan di pertahanan Israel menyatakan soal Tepi Barat dan Jalur Gaza bahwa Israel membutuhkan bantuan negara-negara Arab terutama Mesir untuk mencekik Hamas terutama karena berhasil menguasai Jalur Gaza secara penuh. Ia menilai jika legalitas Hamas tidak dicabut dari pemerintahan sekarang maka akan berdampak negative sekali kepada Israel. dalam wawancara dengan radio Israel Jumat (15/06) Jalad menyebutkan sejumlah tuntutan Israel kepada negara Arab tindakan mencekik (isolasi) gerakan Hamas embargo politik dan ekonomi adalah tuntutan Israel paling utama. Jalad memperingatkan bahwa jika negara Arab tidak mendukung langkah ini maka kebanyakan negara dunia akan mengakui eksistensi Hamas di pemerintahan kemudian akan mengucurkan dananya.

Jalad juga menambahkan Abu Mazen menjadi orang penting sekali bagi Israel sekarang karena ia satu-satunya yang mampu meminimalisir semua efek negative penguasaan Hamas atas Jalur Gaza. Namun Benjamen Elaz menteri pembangunan Israel mentatakan kepada radio Israel bahwa pemerintah colonial berhati-hati akan adanya situasi dramastis yang akan terjadi. Ia menegaskan pentingnya mengerahkan tenaga untuk meyakinkan negara-negara Arab untuk mendukung perang melawan Hamas. Pada saat yang sama Uwaid Jaranut pengamat politik urusan Arab di TV 1 Israel menyatakan Jumat (15/06) siang bahwa keputusan Abu Mazen membubarkan pemerinahan persatuan nasional adalah untuk kepentingan Israel sebagai sebuah aksi menutup sandiwara Kesepakatan Mekah dengan Hamas.

Pembaca paham apa yang penulis pahami? (atb)