25 Maret 2017 lalu Komite Sosial dan Ekonomi PBB untuk AsiaBarat (ESCWA) mengeluarkan laporan resminya yang menandaskan bahwa negara Israelterbukti secara meyakinkan tanpa ragu bersalah melakukan kejahatan apartheidseperti yang dilakukan Afrika Selatan.
Tidak benar jika laporan-laporan lembaga internasional tidakmemiliki nilai dalam konflik kita dengan proyek zionisme. Laporan itu menjalankantugas utama mengungkap fakta kesalahan yang memuluskan Israel mendapatkanlegalitas internasional selama ini. laporan itu juga berperan menjatuhkan/menggugurkankebohongan yang selama ini menyatakan Palestina bukan isu sentral Arab lagi.
Seperti semua orang tahu kelompok zionis membangun proyekpolitik di Palestina bukan hanya melalui &ldquotajamnya pedang&rdquo namun mereka adalah &ldquohasil&rdquodari sebuah fase sistematis yang direpresentasikan melalui kerja bersenjatadengan dukungan alat lainnya ekonomi budaya agama dan propaganda. Kemudian dikukuhkansecara politik oleh &ldquocap stempel&rdquo dunia internasioonal yang memberikanlegalitas atas proyek kolonialisme Israel di Palestina. Stempel itu beruparesolusi &ldquopembagian&rdquo tahun 1947 dimana negara-negara besar dunia mengakuiberdirinya negara Israel sebagai sebuah negara alami seperti negara dunialainnya.
Laporan ESCWA terakhir ditambah sejumlah laporan serupasebelumnya merongrong dan menggoyang legalitas internasional ini. Sebab iamembongkar kedok kebohongan bahwa negara Israel adalah negara alami danmembuktikan dengan dalil-dalil bukti pasti berdasarkan undang-undanginternasional bahwa Israel adalah system dan rezim apartheid.
Seperti penegasan Dr. Rima Khalaf ketua pelaksana ESCWA yangmengundurkan diri ada tiga kesalahan yang mengajari politikus Arab tentangperlawanan dan nasionalisme bahwa kezhaliman yang terjadi terhadap bangsa Palestinabukan dimulai dari tahun 1967 namun sejak negara Israel apartheid Israel dibanguntahun 1948 negara zionis ini melanggar hukum internasional dan menggelarkejahatan terbesar terhadap kemanusiaan dengan membangun rezim rasis dan bahwa problemaPalestina tidak mungkin diselesaikan dengan mendirikan dua negara namun denganmembekukan dan membubarkan rezim dan system negara rasis diskriminatif ini.
Sebagaimana laporan juga membongkar kedok strategi realisasirezim apartheid Israel untuk merusak dan memecah belah bangsa Palestina menjadiempat kelompok Palestina dengan pemilik identitas kewarganegaraan Israel Palestinayang tinggal di Al-Quds Timur Palestina Tepi Barat dan Palestina Gaza serta PalestinaPengungsi atau Palestina Rantau di luar negeri.
Realitanya PBB secara resmi final masih mengadopsi laporanterakhirnya pada 15 tahun lalu melalui resolusi nomer 3379 (1975) yangmenganggap Israel sebagai bentuk rezim rasis dan diskriminatif sampai akhirnyadianulir karena tekanan Amerika dan Israel pada Desember 1991.
Di samping itu banyak sejumlah komite organisasi dunia dan pakar-pakarserta pemikir yang menilai tindakan dan prilaku negara Israel telah melakukanpolitik rasisme dan meminta agar dunia internasional menerapkan sanksikepadanya dan membubarkannya.
Acuan Apartheid Zionis Israel
Penghapusan laporan ESCWA di situsnya setelah tekanan Amerikadan Israel dan pengumuman resmi PBB bahwa laporan itu tidak merepresentasikan sikapPBB mengingatkan tentang anulir resolusi nomer 3379 yang menyamakan antara Israelzionis dengan rasisme.
Pembatalan undang-undang dan resolusi PBB nomer 3379 tidakmenganulir dasar yang dijadikan acuan resolusi itu yakni resolusi tersebutyakni resolusi Majlis Umum PBB nomer 1904 (tahun 1963) tentang &ldquomengakhirisemua jenis diskriminasi dan rasisme&rdquo dan resolusi Majlis Umum PBB nomer 3151(tahun 1973) yang mengutuk koalisi pendosa antara rasisme di Afrika selatan danIsrael dan deklarasi Mexico (tahun 1975) yang menyatakan bahwa kerjasama dan perdamaianinternasional menuntut dihapuskannya sejumlah hal di antaranya kolonialismebaru zionisme Israel dan rasisme.
Penghapusan laporan ESCWA juga tidak berarti menganulir dasaracuran laporannya seperti Piagama PBB Deklarasi HAM Internasional (tahun1948) Kesepakatan Internasional Penghapuran Rasisme (tahun 1965) Statuta RomaDasar Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) (tahun 2002) KesepakatanInternasional Sial Represif Rasisme dan Pemberikan Sanksi kepada Pelakuknya(tahun 1973) dan Pendapat Konsultan Mahkamah Internasional Den Haag terkaittembok rasis Israel (tahun 2004) di samping dasar undang-undang  rasis yang dijadikan landasan negara Israel diPalestina.
Bahkan sejumlah acuan lain apartheid Israel yang tidakdisinggung ESCWA seperti kurikukum Israel fatwah rabi-rabi Israel propaganda Israelhasil studi sejarah dan geografis yang dimanipulasi Israel yahudisasi dantindakan pembunuhan dan penganiayaan di masyarakat Palestina oleh Israel.
Selain itu jajak pendapat di Israel oleh koran Haaretz(Oktober 2012) bahwa suara mayoritas Israel yang mendukung bahwa rezim mereka sebagairezim apartheid setelah Afrika Selatan setelah solusi
dua negara gagal dicapai dan Israel mencaplok wilayah Tepi Barat dan Al-QudsTimur. 74% dari responden Israel menyatakan pentingnya menciptakan cara khususmemisahkan Palestina dan warga pemukim Yahudi di Tepi Barat setelah dicaplok dimasa mendatang. Sementara 41% dari responden Israel mendukung pengusiran warga Palestinake luar wilayah Palestina dan 69% responden Israel meminta agar Palestina dilarangmendapatkan hak memilih di negara satu (Israel).
Belum lagi statemen resmi politisi Israel sejak tahun 1948yang menegaskan apartheid Israel.
Sentralitas Isu Palestina
Statemen pakar barat dan politisinya belakangan mulaimembandingkan korban Palestina dan korban konflik Arab di Suriah Irak YamanLibia dan Mesir dan akhirnya menyimpulkan bahwa sebagian warga Arab lebih sakitatau lebih penting isunya di banding Palestina dan isu Palestina bukan lagimenjadi isu sentral bagi Arab.
Ini jenis kebohongan lain meski tidak seluruh warga Arabmenganutnya. Konflik antar Arab saat ini adalah hasil invasi Amerika barat ataukudeta dan gerakan revolusi balik. Sebagaimana konflik lainnya yang serupa iniakan berakhir cepat atau lambat. Adapun isu Palestina adalah isu sentral danharus diatasi jika ingin keamanan perdamaian internasional di kawasan dandunia terwujud.
Sentralitas isu Palestina dan keadilannya yang harus diperolehterjadi karena watak negara penjajah Israel dan proyek kolonialismenya yangdibangun di atas ekspansi wilayah lain bahkan selain Palestina system rasismerepresifnya dan pelanggaran Israel terhadap undang-undang internasional jugaundang-undang Amerika yang melegalkan ekspor senjatanya dan bantuannya kepada Israel.juga karena puluhan resolusi PBB yang diterbitkan dengan mengutuk tindakan Israeldan undang-undang yang dibuat negara zionis ini.
Jajak pendapat Studi Pusat Arab di Doha menyebutkan 86% wargaArab menolak jika negara mereka mengakui Israel karena sejumlah sebab terutamaterkait wajak kolonialisme rasisme dan ekspansif Israel dan tindakan terusmenerus Israel menjajah Palestina. Sementara hanya 9% saja mereka mau menerimanegara mengakui Israel. sementara 68% mereka menilai Israel dan Amerika adalahancaman paling berbahaya bagi keamanan Arab. (Aljazeera/at/pip)
