Husam Dajni
Apa yang sebenarnya diinginkan Hamas apa yang diinginkan rakyat Palestina dari Hamas dan apa yang diinginkan lawan politiknya?
Dalam piagam literatur dan narasi politiknya Hamas ingin membebaskan Palestina dari laut hingga sungai (perbatasan laut di Meditrania hingga sungai Yordania) dan ada solusi-solusi tahapan yang bisa diterima oleh Hamas seperti menerima negara Palestina di perbatasan 4 Juni 1967 dengan hak kembali pengungsi Palestina sesuai resolusi PBB. Sarana strategis mewujudkannya yang ditempuh Hamas beragam namun terpenting adalah perlawanan bersenjata.
Strategi dan kinerja ini membuat Hamas menjadi partai besar berbasis massa pilihan dan terlembaga dan memenangi pemilu legislatif pada Januari 2006 dengan suara mayoritas telak. Beberapa pekan lalu gerakan sayap mahasiswa (underbow) menang dalam pemilihan organisasi kampus Bir Zeit di ibukota liberal Palestina Ramallah dan Birah.
Sementara rakyat Palestina ingin dari Hamas agar tanah air dan tempat sucinya terbebas dari penistaan penjajah Israel kemanusiaan dan harga dirinya dijaga memberikan sarana untuk bertahan dalam hidup mulia.
Namun apa yang diinginkan oleh lawan politik Hamas?
Lawan politik Hamas berasal dari faksi-faksi di PLO gerakan Fatah dan kelompok kiri Palestina. Penulis mengangkat masalah ini karena adalah kontradiksi yang amat jelas dari lawan politik Hamas. Contoh berikut barangkali menjelaskan kontradiksi ini.
Sebelum Hamas dibentuk pada 1987 lawan Hamas mengkritik keras jamaah induknya (Ikhwanul Muslimin) bahwa mereka meninggalkan gerakan nasionalis berperang melawan Israel dan lebih memilih kerja dakwah dan pembinaan generasi muda. Hamas lahir dari rahim Ikhwan setelah meletus Intifada Kubra dan masuk dalam kerja perlawanan dengan berbagai bentuknya berhadapan dengan Israel. Hamas mengalami cobaan berat melawan Israel. Namun kemudian lawan Hamas menudingnya sebagai proyek alternatif dan pesaing yang mengancam PLO representatif legislatif satu-satunya Palestina. Anda pasti menemukan anomalis dan kontradiksi lawan Hamas di sini.
Setelah penandatanganan perjanjian Oslo tahun 1993 dan dibentuk Otoritas Palestina Hamas menolak kesepakatan ini dan menolak bergabung dengan lembaga-lembaga di bawahnya. Hamas memilih menggelar operasi berani syahid melawan penjajah. Maka lawan Hamas menudingnya hanya menghancurkan proyek pembebasan nasional. Hamas dituding hanya mengkritik di luar sistem politik Palestina hanya bargaining (tawan menawa politik) dan bukan kritikan membangun.
Maka di fase selanjutnya Hamas memutuskan untuk masuk dalam kancah politik dan ambil bagian dalam Pilkada dan legislatif. Maka Hamas memetik hasilnya dengan suara mayoritas di pilkada dan legilatif. Namun Hamas diboikot oleh lawan politiknya dengan berbagai alasan. Hamas membentuk pemerintah sendirian. Pihak barat pun meminta Hamas sejumlah syarat agar mendapat dukungan syarat yang hanya incapasitating (di luar prinsip Hamas) dan yang dikenal dengan syarat dari Tim Kuartet Internasional. Hamas menolak syarat itu. Hamas pun diboikot dan diblokade.
Hamas melakukan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel bersama sejumlah faksi di Gaza. Lawan Hamas pun menudingnya menjaga perbatasan dan berkoordinasi keamanan dengan Israel. Ketika Hamas membela rakyat Palestina dalam agresi dan perang al-Furqon Hijarah Sijjil dan Ashful Ma’kul lawan mereka menuding Hamas telah menghancurkan Gaza. Derita Gaza makin keras dan lawah Hamas meminta agar mengakhiri perpecahan Palestina. Digelarlah pertemuan rekonsiliasi di kamp pengungsi Shathi. Hamas melepaskan pemerintahannya. Namun pemerintah persatuan Palestina yang dibentuk kemudian justru mengelak tanggungjawabnya menggaji pegawai Hamas di Jalur Gaza. Lebih dari setahun mereka hanya dibayar sebagian saja dari gaji mereka.
Lawan Hamas menudingnya menggagalkan rekontruksi Gaza karena menolak memberikan kesempatan kepada Pemerintah Persatuan Palestina berkuasa di Jalur Gaza. Setelah diberikan kekuasaan pemerintah persatuan melakukan politik sistematis bertujuan menyingkirkan Hamas dari Gaza dan menarik dana rekontruksi.
Hamas menyelamatkan dirinya dengan menerapkan undang-undang pajak asuransi barangkali bisa memenuhi kebutuhan minimal gaji 50 ribu pegawai pemerintahannya dulu yang menghidupi seperempat juta warga Gaza.
Maka lawan Hamas meminta warga Gaza turun ke jalan memprotes Hamas. Mereka menuding Hamas memanfaatkan penderitaan manusia untuk kepentingan pegawai pemerintah dari Hamas. Menurut mereka warga Gaza janga bebani lagi dengan derita karena selama bertahun-tahun mereka menderita.
Maka Hamas pun berusaha menyampaikan merespon pesan-pesan diplomasi dari sejumlah pihak regional dan internasional untuk meringankan beban warga Gaza. Maka diusulkan agar Hamas mau melakukan gencatan senjata jangka panjang hingga 5-10 tahun dengan konpensasi mengakhiri blokade dan membuka pelabuhan laut.
Lawan Hamas pun menuding gerakan ini membawa proyek disintegrasi yang ingin menghabisi proyek nasional Palestina yang dibawah oleh presiden Mahmud Abbas.
Jika diamati sikap lawan Hamas berujung kepada ambisi mereka melihat Hamas tenggelam di Gaza. (at/infopalestina.com)
