Hari ini Jumat 79 negara pihak yangmenandatangani Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional termasukNegara Palestina mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan dukunganmereka yang berkelanjutan dan tegas terhadap independensi integritas danketidakberpihakan pengadilan tersebut.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa Pengadilanbertindak sebagai pilar fundamental dari sistem peradilan internasional denganmemastikan pertanggungjawaban hukum atas kejahatan internasional yang palingserius dan mewujudkan keadilan bagi para korban kejahatan.
Mereka menyatakan bahwa pengadilan saat inimenghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menyatakanbahwa &ldquotindakan hukuman telah diterapkan terhadap pengadilan pejabat danpegawainya serta terhadap kolaboratornya sebagai reaksi terhadap pelaksanaanmandat pengadilan sesuai dengan Statuta Roma.&rdquo
Pernyataan tersebut berbunyi &ldquoLangkah-langkah Trumpatau yang semisalnya akan meningkatkan risiko impunitas terhadap kejahatanpaling serius dan mengancam melemahkan supremasi hukum internasional yangpenting untuk memperkuat ketertiban dan keamanan global.&rdquo &ldquoSelain itu sanksidapat membahayakan kerahasiaan informasi sensitif dan keselamatan pihak-pihakyang berkepentingan termasuk korban saksi dan pejabat pengadilan yang banyakdi antaranya adalah warga negara kita sendiri.&rdquo
Dia menambahkan: &ldquoSanksi Trump tersebut dapatmelemahkan semua kasus yang sedang diselidiki karena pengadilan mungkinterpaksa menutup kantor lapangannya.&rdquo
Pernyataan tersebut melanjutkan &ldquoMemperkuatkerja penting pengadilan akan memberikan manfaat bagi kepentingan kita bersamadalam meningkatkan akuntabilitas sebagaimana dibuktikan dengan dukungan yangdiberikan kepada pengadilan oleh negara pihak dan non-partai.&rdquo
Dia menambahkan &ldquoSebagai pendukung kuat pengadilankami menyesali segala upaya yang bertujuan untuk melemahkan independensiintegritas dan netralitas pengadilan. Kami berkomitmen untuk menjaminkelangsungan kerja Mahkamah agar dapat terus menjalankan tugasnya secaraefektif dan independen. &ldquoSeiring dengan upaya kita bersama untuk memajukankeadilan internasional kami menekankan peran penting Pengadilan dalammengakhiri impunitas memperkuat supremasi hukum dan menegakkan penghormatanabadi terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.&rdquo
Wakil Tetap Palestina untuk PBB Menteri RiyadMansour menyambut baik pernyataan tersebut yang menekankan pentingnya menjaganetralitas dan independensi Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) dan tidakmencampuri urusannya serta menentang penerapan sanksi apa pun terhadapnya.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasihkepada seluruh negara yang berinisiatif mengeluarkan pernyataan ini dan seluruhnegara yang menandatanganinya.
Negara-negara berikut menandatangani pernyataantersebut: Afghanistan Albania Andorra Antigua dan Barbuda AustriaBangladesh Belgia Belize Bolivia Bosnia dan Herzegovina Brasil BulgariaTanjung Verde Kanada Chili Kolombia Komoro Kosta Rika Kroasia SiprusRepublik Demokratik Kongo Denmark Republik Dominika Estonia FinlandiaPrancis Gabon Gambia Jerman Ghana Yunani Grenada Guatemala HondurasIslandia Irlandia Yordania Latvia Lesotho Liechtenstein LituaniaLuksemburg Maladewa Malta Meksiko Mongolia Montenegro Namibia BelandaNigeria Makedonia Utara Norwegia Panama Peru Polandia Portugal RepublikMoldova Rumania Saint Kitts dan Nevis Saint Lucia Saint Vincent danGrenadines San Marino Senegal Seychelles Sierra Leone Slovakia SloveniaAfrika Selatan Spanyol Negara Palestina Swedia Swiss Timor Timur Trinidaddan Tobago Tunisia Uganda Inggris Uruguay Vanuatu.
Pada hari Kamis Presiden AS Donald Trumpmenandatangani perintah eksekutif yang menjatuhkan sanksi terhadap pejabatPengadilan Kriminal Internasional dengan mengklaim bahwa mereka telahmelakukan &ldquotindakan tidak sah terhadap Amerika Serikat dan Israel.&rdquo
Perintah yang dikeluarkan Gedung Putih melarangmasuknya pejabat pegawai dan anggota Pengadilan Kriminal Internasional keAmerika Serikat serta kerabat mereka dan keputusan tersebut jugamengindikasikan pembekuan aset mereka di Amerika Serikat. (at/pip)
 
