The Washington Post mengungkapkan bahwa Senat AS diperkirakan akanmulai melakukan pemungutan suara pada hari Selasa untuk menjatuhkan sanksiterhadap Pengadilan Kriminal Internasional sebuah langkah yang mungkinmengkhawatirkan beberapa sekutu terkemuka Eropa.
Rancangan undang-undang tersebut muncul sebagaitanggapan terhadap dua surat perintah penangkapan yang dikeluarkan olehPengadilan Kriminal Internasional terhadap Perdana Menteri Israel BenjaminNetanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant atas tuduhan melakukankejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.
Rancangan undang-undang tersebut mencakuppenerapan sanksi terhadap pihak mana pun yang berpartisipasi dalam upayaPengadilan Kriminal Internasional untuk menyelidiki menangkap menahan ataumengadili warga negara Amerika atau dari negara sekutu yang bukan anggotapengadilan tersebut termasuk Israel.
RUU ini dikenal sebagai menghadapiUndang-Undang Pengadilan yang Melanggar Hukum dan diperkenalkan oleh SenatorPartai Republik Tom Cotton (R-Arkansas) dan 11 anggota Partai Republik lainnya.RUU tersebut diperkirakan akan disahkan seperti yang terjadi di DewanPerwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Republik pada awal bulan ini denganbeberapa anggota Partai Demokrat yang sangat pro-Israel bergabung denganrekan-rekan mereka dari Partai Republik untuk mendukung undang-undang tersebut.
&ldquoSaya menginginkan versi yang lebih kuat dansaya akan memilihnya&rdquo kata Senator Partai Demokrat Pennsylvania John Fetterman.&ldquoSaya tidak mengerti mengapa tidak ada seorang pun yang memilih untuk menghukumICC setelah cara mereka menangani Israel.&rdquo
Peringatan Eropa
Para diplomat terkemuka Eropa memperingatkanbahwa sanksi terhadap ICC mengancam akan melemahkan aturan hukum internasionalyang dianggap mendasar dalam memperkuat ketertiban dan keamanan global danmenyatakan ketakutan mereka bahwa sanksi tersebut akan melumpuhkan PengadilanKriminal Internasional memungkinkan penjahat perang untuk lolos dari hukumandan melemahkan otoritas moral Barat.
Tuduhan terhadap Israel sekutu paling menonjolAmerika Serikat di Timur Tengah membuat marah anggota parlemen Amerika danpemerintahan mantan Presiden Joe Biden yang menuduh pengadilan tersebutmelampaui kewenangannya. Perlu dicatat bahwa Israel dan Amerika Serikat bukanmerupakan pihak dalam undang-undang pengadilan tersebut.
Cakupan pasti dari sanksi dan tujuannya masihbelum jelas namun sumber yang berbicara kepada Reuters tanpa menyebut namamengatakan bahwa pengadilan sedang mempersiapkan konsekuensi keuangan yangsignifikan dan melemahkan pekerjaannya dalam kasus-kasus seperti kejahatanperang Rusia di Ukraina dan lainnya yang dapat mengakibatkan penutupan kantorlapangan dan pembebasan tahanan.
Dua sumber mengatakan kepada Reuters Jumat lalubahwa pengadilan telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi karyawannyadari kemungkinan sanksi AS dan telah membayar gaji tiga bulan sebelumnya untukmengantisipasi pembatasan keuangan yang mungkin menghalangi pengadilan untukmenyelidiki kejahatan perang.
Salah satu sumber mengatakan bahwa salinancadangan bukti dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan raksasa AmerikaMicrosoft terpaksa berhenti bekerja sama dengan pengadilan.
ICC mengatakan kepada Reuters melaluiemail bahwa mereka tidak akan mengomentari tindakan internal apa pun yangmungkin diambil untuk melindungi organisasi dan karyawannya.
Ini mungkin menjadi kedua kalinya pengadilantersebut menghadapi tindakan hukuman AS sebagai hasil dari pekerjaannya. Selamamasa jabatan pertama Trump pada tahun 2020 Washington menjatuhkan sanksikepada Jaksa Fatou Bensouda dan salah satu pembantu utamanya sebagai hasil daripenyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional yang menuduh pasukan ASmelakukan kejahatan perang di Afghanistan.
Bank mana pun yang memiliki hubungan denganAmerika Serikat atau melakukan transaksi dalam dolar diharapkan mematuhi sanksitersebut sehingga sangat mengurangi kemampuan ICC untuk melakukan transaksikeuangan.
Patut dicatat bahwa Pengadilan KriminalInternasional &ndash yang berbasis di Den Haag &ndash didirikan pada tahun 2002berdasarkan Piagam Roma yang mulai berlaku pada tanggal 11 April tahun yangsama setelah kekejaman di Rwanda dan Bosnia dan bertujuan untuk mengadilikejahatan perang. berkomitmen secara global.
Pengadilan Kriminal Internasional mempunyai 125anggota dan merupakan pengadilan tetap yang dapat mengadili individu atastuduhan kejahatan perang kejahatan terhadap kemanusiaan genosida dankejahatan agresi di wilayah negara anggota atau yang dilakukan oleh warganegaranya. Amerika Serikat Tiongkok Rusia dan Israel bukan anggotapengadilan tersebut.
Pada bulan Desember Presiden ICC Tomoko Akanememperingatkan bahwa sanksi dapat &ldquodengan cepat melemahkan operasi pengadilandalam segala situasi dan kasus sehingga membahayakan keberadaan pengadilan.&rdquo(at/pip)
