Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskankembali kepatuhan Mesir terhadap &ldquokonstanta dan faktor penentu penyelesaianpolitik masalah Palestina mengingat bahwa ini adalah &ldquomasalah penting di TimurTengah.&rdquo
Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan dalamsebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa penundaan dalam &ldquomenyelesaikan&rdquomasalah Palestina mengakhiri pendudukan dan mengembalikan hak-hak rakyatPalestina yang dirampas adalah sumber instabilitas di wilayah tersebut.
Kairo mencatat dukungan berkelanjutan Mesirterhadap ketabahan rakyat Palestina di tanah mereka dan kepatuhan merekaterhadap hak sah mereka atas tanah dan tanah air mereka serta terhadapprinsip-prinsip hukum internasional dan hukum humaniter internasional.
Mereka menyatakan penolakannya terhadappelanggaran apa pun terhadap hak-hak warga Palestina yang &ldquotidak dapat dicabutatau dibatalkan&rdquo baik melalui pemukiman atau pencaplokan tanah atau denganmengevakuasi tanah tersebut dari pemiliknya melalui penggusuran atau mendorongpemindahan atau pencabutan warga Palestina dari tanah mereka.
Kementerian Luar Negeri Mesir menganggap bahwadorongan apa pun terhadap migrasi atau pengusiran warga Palestina dari tanahmereka baik sementara maupun jangka panjang akan mengancam stabilitasmengancam perluasan konflik lebih lanjut di wilayah tersebut dan melemahkanpeluang perdamaian dan hidup berdampingan di antara masyarakatnya.
Kemenlu Mesir mendesak komunitas internasionaluntuk berupaya memulai implementasi nyata dari &ldquosolusi dua negara.&rdquo Termasukperwujudan negara Palestina pada seluruh wilayah nasionalnya dan dalam kontekskesatuan Jalur Gaza dan Tepi Barat termasuk Yerusalem sesuai dengan resolusidan garis legitimasi internasional 4 Juni 1967.
Sebelumnya hari ini Presiden AS Donald Trumpmengatakan bahwa Yordania dan Mesir harus menerima lebih banyak warga Palestinadari Gaza setelah perang Israel di Jalur Gaza menyebabkan krisis kemanusiaan.
Tahun lalu Washington menegaskan bahwa merekamenentang pemindahan paksa warga Palestina dan selama berbulan-bulanorganisasi hak asasi manusia dan lembaga kemanusiaan menyuarakan keprihatinantentang situasi di Gaza setelah perang menyebabkan hampir seluruh pendudukJalur Gaza mengungsi dan menyebabkan krisis pangan.
Patut dicatat bahwa gencatan senjata di JalurGaza dimulai pada tanggal 19 Januari dan akan berlanjut pada tahap pertamaselama 42 hari di mana negosiasi akan dilakukan untuk memulai tahap kedua danketiga yang dimediasi oleh Mesir Qatar dan Israel serta Amerika Serikat.
Antara 7 Oktober 2023 hingga 19 Januari tahun iniagresi pendudukan Israel dengan dukungan Amerika Serikat Inggris dansejumlah negara Eropa menyebabkan sekitar 159.000 orang Palestina gugur syahiddan terluka kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan perempuan dan lebihdari 11.000 orang hilang dalam salah satu bencana kemanusiaan terburuk didunia. (at/pip)
 
