Badan-badan Palestina mengecam keputusanpemerintah Swedia yang menghentikan pendanaan kepada Badan Bantuan dan PemberdayaanPBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) untuk tahun 2025.
Departemen Urusan Pengungsi dan Hak untukKembali dari Front Rakyat mengatakan dalam pernyataannya bahwa keputusan Swediauntuk menghentikan pendanaan UNRWA jelas-jelas sejalan dengan rencanapendudukan Israel untuk menghilangkan isu pengungsi Palestina.
Departemen tersebut menyatakan dalam sebuahpernyataan bahwa keputusan tersebut merupakan bias yang jelas terhadap rencanapendudukan Zionis yang bertujuan untuk mengakhiri peran badan PBB tersebut.
Pemerintah Swedia beralasan bahwa larangan&ldquoIsrael&rdquo terhadap UNRWA membuat pendanaannya tidak mungkin adalah alasan yanglebih buruk daripada dosa. Ini terutama karena negara-negara Eropa lainnyaterus mendukung badan tersebut meskipun ada pembatasan dari pendudukan dankeputusan ini tidak memiliki dasar yang logis karena tidak ada lembaga lainyang mampu mengelola operasi bantuan di Jalur Gaza dan memberikan layananpenting kepada pengungsi Palestina di wilayah keberadaan mereka kecuali UNRWA.
Tindakan Swedia ini mengandung konotasi politikyang berbahaya karena konsisten dengan kebijakan Zionis yang bertujuan untuk menghapusisu pengungsi Palestina. Ini akan semakin meningkatnya identifikasi terhadaprencana pendudukan yang bertentangan dengan hak-hak sah rakyat kami.
Departemen meminta pemerintah Swedia untuksegera mencabut keputusan mencurigakan ini dan kembali ke komitmennya terhadaptanggung jawab kemanusiaan dan moral terhadap para pengungsi Palestina.Departemen tersebut juga meminta gerakan progresif dan pendukung perjuanganPalestina di Swedia untuk segera mengambil tindakan menghadapikebijakan-kebijakan resmi yang mendukung pendudukan dan mengungkap motifmereka kepada opini publik Swedia dan internasional.
Di sisi lain Pusat Hak Asasi Manusia Palestinamemperingatkan bahwa keputusan tersebut secara langsung mempengaruhi kemampuan UNRWAuntuk memberikan layanan bantuan kepada sekitar enam juta pengungsi Palestinaterutama di Jalur Gaza yang telah menjadi sasaran genosida selama sekitar 14bulan.
Pengacara Raji Sourani Direktur Pusat HakAsasi Manusia Palestina menyebut keputusan ini sebagai keputusan dengan motifpolitik di baliknya yang mendukung operasi dan kampanye militer Israel untukmenghapuskan UNRWA sebagai awal untuk menghapuskan isu pengungsi Palestina danhak mereka untuk kembali ke tanah air Palestina. Hal ini akan menimbulkankonsekuensi yang sangat buruk bagi para pengungsi Palestina sekarang dan dimasa depan.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalamresolusi yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember (A/ES-10/L.32) denganmayoritas 159 suara atas yurisdiksi UNRWA di seluruh wilayah operasinyahingga solusi yang adil terhadap masalah pengungsi tercapai. Resolusi tersebutmenekankan peran UNRWA sebagai tulang punggung kerja kemanusiaan di Jalur Gazadan tidak ada organisasi lain yang dapat menggantikannya atau melakukantugasnya.
Pusat HAM tersebut menyebutkan bahwa keputusanSwedia ini muncul seiring dengan kampanye sengit yang dilakukan Israel selamabertahun-tahun untuk mendelegitimasi UNRWA dan melemahkan upaya UNRWA untukmenghapus keberadaannya sebagai langkah awal untuk menghapus isu pengungsiPalestina hak kembali yang tidak dapat dicabut.
Sejak dimulainya perang genosida di Gazanegara pendudukan Israel telah meningkatkan serangannya terhadap UNRWA danmeluncurkan kampanye media dan diplomatik berskala besar untuk mendelegitimasiUNRWA dengan menuduh sejumlah pegawainya terlibat dalam serangan pada 7 Oktober2023 yang menyebabkan keputusan banyak negara donor untuk menangguhkanpendanaannya dan dengan demikian menghambat upaya pemberian bantuan. SejakOktober lalu Knesset Israel mengesahkan dua undang-undang yang melarang danmemboikot kegiatan mereka di Israel.
Fasilitas dan markas UNRWA juga menjadi sasaranpemboman langsung oleh pasukan pendudukan Israel termasuk pemboman ratusansekolah yang diubah menjadi pusat penampungan ratusan ribu pengungsi klinikyang menyediakan layanan kesehatan dasar bagi pengungsi di Jalur Gaza dankendaraan yang membawa bendera PBB dan lebih dari 220 orang yang bekerja diUNRWA.
Swedia adalah salah satu negara donor utamaUNRWA dan menyumbang lebih dari $40 juta per tahun untuk anggarannya.Menghentikan dukungan ini berarti kerugian langsung dan serius terhadap operasidan layanannya terhadap pengungsi Palestina dan akan menimbulkan dampakbencana terutama di Jalur Gaza yang telah menjadi sasaran perang genosidaselama lebih dari setahun karena UNRWA merupakan tulang punggung upaya bantuanbagi sekitar 23 juta warga Palestina sekitar 90% di antaranya menjadipengungsi. Mereka bergantung sepenuhnya pada sedikitnya bantuan internasionalyang diizinkan masuk ke Jalur Gaza oleh pasukan pendudukan.
Pusat Hak Asasi Manusia Palestina memintapemerintah Swedia untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untukmenghentikan pendanaan UNRWA dan kembali ke posisi yang konsisten dan mendukungUNRWA selama beberapa dekade. (at/pip)
