Dua pakar PBB mengatakan pada hari Rabu bahwa standarganda pengadilan Israel di Tepi Barat yang diduduki memberikan perlindunganhukum terhadap penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap tahanan (tawanan) Palestinadan membuat tugas membela mereka menjadi mustahil.
Hal ini disampaikan dalam pernyataan bersamayang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk independensi hakim danpengacara Margaret Satterthwaite dan Pelapor Khusus untuk hak asasi manusiadi wilayah pendudukan Palestina Francesca Albanese menurut situs resmi PBB.
Kedua pakar PBB tersebut menyatakan bahwa komandanmiliter Israel mengeluarkan 3 pengumuman terkait otoritas militer di bidangeksekutif keamanan ketertiban umum dan peradilan di Tepi Barat yangdiduduki.
Pakar PBB menjelaskan bahwa ketentuan tersebut kemudiandiubah menjadi perintah militer yang membentuk pengadilan militer di TepiBarat.
&ldquoDi Tepi Barat yang diduduki tugas polisipenyelidik jaksa dan hakim dipercayakan kepada institusi hierarki yang samatentara Israel.&rdquo Tegasnya.
Instruksi Tidak Jelas
Kedua pakar PBB tersebut menyatakan bahwa perintahmiliter menetapkan instruksi prosedural yang tidak jelas dan kewenangan yangluas bagi pasukan militer untuk mengatur prosedur dan mengendalikan banyakaspek kehidupan sehari-hari warga Palestina termasuk kesehatan masyarakatpendidikan dan hukum pertanahan dan properti.
Perintah militer Israel juga mengkriminalisasiberbagai bentuk ekspresi politik budaya perkumpulan gerakan protes damaipelanggaran lalu lintas dan tindakan lainnya. Hal ini dapat dianggap sebagai carauntuk menentang pendudukan dan kebijakannya menurut pernyataan tersebut.
Kedua ahli tersebut menekankan bahwa tindakanmiliter ini memberikan hakim militer di pengadilan militer perlindungan hukumdan yudisial atas tindakan penyiksaan dan perlakuan kejam dan merendahkanmartabat yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dan badan intelijen terhadaptahanan Palestina dan membuat pembelaan mereka menjadi mustahil.
Mereka mengatakan jaminan pengadilan yang adildan terbuka sesuai dengan standar internasional mencakup independensi danimparsialitas pengadilan dan mensyaratkan bahwa sistem peradilan tidakbergantung pada kewenangan diskresi dari cabang pemerintahan mana pun khususnyaotoritas eksekutif dan peradilan angkatan bersenjata.
Mereka menambahkan &ldquoSistem pengadilan gandayang didirikan di Tepi Barat yang diduduki yang melanggar hukum internasionaltelah memperkuat legitimasi pendudukan dan koloni ilegal di wilayah Palestinayang diduduki melalui sistem hukuman ketat yang diberlakukan militer yang hanyaditerapkan pada Palestina tanpa jaminan proses hukum.&rdquo (at/pip)
