Pemerintah kota di ibu kota DenmarkKopenhagen memutuskan untuk menarik investasi dari perusahaan-perusahaan yangterkait dengan pemukiman Israel di wilayah penjajah Israel Palestina.
Menurut Kantor Berita Danish Ritsaurancangan keputusan untuk memotong investasi yang berkaitan dengan perusahaantelah dipresentasikan di Departemen Urusan Keuangan Kota Kopenhagen.
Setelah keputusan tersebut pemerintah kotadiperkirakan akan mengurangi investasi dari perusahaan-perusahaan termasukAirbnb Expedia dan Booking Holding.
Perusahaan-perusahaan ini terdaftar dalamdaftar perusahaan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia yang terkait denganpemukiman di wilayah Palestina.
Beberapa hari lalu Walikota Kopenhagen SophieAndersen mengatakan &ldquoSebagai investor besar kami memiliki tanggung jawabuntuk menjamin hak asasi manusia. Jadi menurut saya kita tidak bolehberinvestasi pada perusahaan yang ada hubungannya dengan pemukiman illegal. Iniadalah tentang melakukan investasi yang bertanggung jawab dan adil.&rdquo
Investasi kota Kopenhagen pada perusahaan yangberinvestasi di Israel berjumlah sekitar 7 juta kroner (mata uang lokal Denmark)setara dengan sekitar satu juta euro.
Meskipun jumlahnya terbatas dan dampaknya tidaksignifikan terhadap portofolio investasi pemerintah kota Walikota Kopenhagenpercaya bahwa pentingnya undang-undang tersebut dan simbolismenya akan kuatuntuk menyampaikan pesan tersebut seperti yang dia katakana &ldquoKita harusmembuat daftar perusahaan di mana kota tidak boleh berinvestasi.&rdquo
Patut dicatat bahwa Denmark terus-menerusmenyaksikan protes yang menolak berlanjutnya perang Israel di Gaza dan gerakanini meluas ke universitas-universitas di mana para mahasiswa menyerukanpemutusan hubungan keuangan dan kelembagaan dengan Israel.
Sebelumnya Universitas Kopenhagen mengumumkanakan berhenti berinvestasi pada perusahaan yang memiliki aktivitas komersial dipermukiman Tepi Barat.
Ada lebih dari 800 ribu pemukim di 132pemukiman dan 147 blok pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap pemukimandi wilayah penjajah Israel ilegal dan selama bertahun-tahun telah menyerukanagar pemukiman tersebut dihentikan. (at/pip)
