Amnesty International mengatakan bahwa buktibaru yang dikumpulkan mengenai serangan mematikan yang melanggar hukum di JalurGaza menunjukkan bahwa pasukan penjajah Israel terus melanggar hukumkemanusiaan internasional dan memusnahkan seluruh keluarga dengan impunitaspenuh.
Amnesty International menjelaskan dalamketerangan pers hari ini Senin pihaknya menyelidiki empat serangan Israel diKegubernuran Rafah tiga di antaranya dilancarkan pada Desember 2023 setelahberakhirnya gencatan senjata kemanusiaan dan satu lagi pada Januari 2024 yangmengakibatkan tewasnya sejumlah warga sipil setidaknya Sekitar 95 warga sipiltermasuk 42 anak-anak.
Amnesty menambahkan bahwa Kegubernuran Rafahyang terletak di ujung selatan Gaza seharusnya menjadi daerah &ldquopaling aman&rdquo diJalur Gaza namun pasukan penjajah saat ini sedang bersiap untuk melakukanoperasi darat di sana dan operasi semacam itu kemungkinan besar akan terjadi menimbulkanakibat serius bagi lebih dari satu juta orang yang terjebak di area seluas 63kilometer persegi menyusul gelombang perpindahan massal yang berturut-turut.
Amnesty International menegaskan bahwa merekatidak menemukan dalam empat serangan penggerebekan tersebut adanya indikasibahwa bangunan tempat tinggal yang menjadi sasaran dapat dianggap sebagaisasaran militer yang sah atau bahwa orang-orang yang berada di dalam bangunanyang menjadi sasaran adalah sasaran militer. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwaserangan tersebut merupakan serangan langsung terhadap warga sipil atau wargasipil. Oleh karena itu hal tersebut harus diselidiki sebagai kejahatan perang.
Amnesti melanjutkan &ldquoBahkan jika pasukan penjajahbermaksud menargetkan sasaran militer di sekitar bangunan-bangunan iniserangan-serangan ini gagal membedakan antara sasaran militer dan objek sipildan oleh karena itu dianggap sebagai serangan tanpa pandang bulu&rdquo. Serangantanpa pandang bulu yang membunuh dan melukai warga sipil dianggap sebagaikejahatan perang.
Amnesty International menyatakan bahwa buktiyang dikumpulkannya juga menunjukkan bahwa tentara pendudukan gagal memberikanperingatan efektif atau bahkan peringatan dalam bentuk apa pun setidaknyakepada orang-orang yang tinggal di lokasi yang dibom sebelum melancarkanserangan.
Seluruh keluarga telah musnah dalam seranganIsrael bahkan setelah mereka mengungsi di daerah yang dianggap aman dan tanpaperingatan dari pihak berwenang Israel kata Direktur Penelitian Advokasi danKebijakan Amnesty International Erika Guevara-Rosas.
Dia menambahkan bahwa serangan-serangan ini menunjukkanpola pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional yang dilakukan pasukanpendudukan Israel yang bertentangan dengan klaim pemerintah Israel bahwapasukan mereka mengambil tindakan pencegahan ekstrim untuk meminimalkankerugian terhadap warga sipil.
Dia mencatat bahwa di antara korban dalamserangan ini adalah seorang bayi perempuan yang belum berusia tiga mingguseorang pensiunan dokter terkemuka berusia 69 tahun seorang jurnalis yangmenerima keluarga pengungsi di rumahnya dan seorang ibu yang terbaring dirumah yang sama. tidur dengan putrinya yang berusia 23 tahun.
Amnesty International mengunjungi lokasi empatserangan mengambil foto dan video kehancuran dan mewawancarai total 18 orangtermasuk 14 orang yang selamat dan empat kerabat yang berpartisipasi dalamoperasi penyelamatan.
Laboratorium Bukti Krisis Amnesty Internationaljuga menganalisis citra satelit foto dan video untuk menentukan danmemverifikasi lokasi geografis serangan dan kehancuran yang diakibatkannya.Selain itu organisasi tersebut meninjau &ldquoDiary Perang&rdquo yang diterbitkan olehhalaman resmi tentara Israel dan menemukan tidak ada referensi mengenaipemogokan apa pun.
Amnesty International mengatakan &ldquoMenyusulkeputusan sementara yang penting dari Mahkamah Internasional bahwa risikogenosida adalah nyata dan akan segera terjadi rincian mengerikan darikasus-kasus ini memperkuat kebutuhan mendesak bagi semua negara untuk mendesakgencatan senjata yang segera dan berkelanjutan yang merupakan hal yangmendesak untuk dilakukan. cara yang paling efektif untuk melaksanakan tindakansementara yang diperintahkan oleh Pengadilan.&rdquo Hal ini juga menekankanpentingnya menerapkan embargo komprehensif terhadap pasokan senjata kepadasemua pihak yang berkonflik.&rdquo (at/pip)
