Surat kabar Prancis Le Figaro menyatakanbahwa sejumlah duta besar Prancis di Timur Tengah mengirimkan surat penyesalanmereka atas sikap bias Presiden Emmanuel Macron yang berpihak kepada Israel. Memorandumduta besar Prancis yang mengkritik kebijakan Macron terhadap perang Gaza samasaja dengan pemberontakan diplomasi.
Le Figaro menggambarkan langkah tersebut belumpernah terjadi sebelumnya dalam sejarah diplomasi Perancis di dunia Arabkarena lebih dari sepuluh duta besar dan diplomat Perancis yang bekerja diTimur Tengah dan Arab Afrika (Maroko) menulis sebuah memorandum kolektifmenandatanganinya dan mengirimkannya ke Istana Elysee dan Kementerian LuarNegeri.
Le Figaro mengutip statemen diplomat di Paris yangmengatakan &ldquoMemorandum tersebut memiliki karakteristik perpecahan danmenyatakan bahwa sikap Perancis pada awal krisis tidak dipahami di Timur Tengahdan merupakan penyimpangan dari posisi tradisionalnya yang seimbang antaraPalestina dan Israel.&rdquo
Diplomat tersebut menjelaskan &ldquoPara duta besardan diplomat merespon dengan penyesalan atas hilangnya kredibilitas danpengaruh Perancis di dunia Arab di mana citra negatif terhadap Perancis justru menjaditren. Memorandum tersebut mengisyaratkan bahwa semua ini akibat dari sikap yangbaru-baru ini diambil oleh presiden Macron.&rdquo
Menurut surat kabar tersebut disebutkan dalammemorandum kolektif para duta besar dan diplomat di Timur Tengah dan Arab Afrikabahwa Prancis di beberapa negara Arab dituding terlibat dalam tindakan genosidayang dilakukan oleh Israel. Bahkan sampai pada titik ancaman kepada salah satuduta besar Perancis yang bekerja di wilayah tersebut.&rdquo
Le Figaro menambahkan bahwa Departemen Timur Tengah danAfrika Utara di Kementerian Luar Negeri Perancis tempat para penandatanganmemorandum tersebut berada tidak dimintai pendapatnya terlebih dahulu ketikamenulis dan menandatangani naskahnya. Namun banyak diplomat yang bekerja diKementerian kantor pusat di Paris diam-diam mendukungnya.&rdquo
Menanggapi memorandum tersebut para pejabat diElysee dan Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada Le Figaro bahwa kebijakanluar negeri Prancis pada akhirnya ditentukan oleh otoritas terpilih yaituPresiden Republik dan pemerintahannya dan Menteri Luar Negeri.
Surat kabar tersebut menyatakan &ldquoMemorandumtersebut mengungkapkan kurangnya kepercayaan dunia Arab kepada Perancis. Halini dapat berlanjut untuk waktu yang lama karena para duta besar menegaskanbahwa apa yang dikatakan oleh beberapa negara tempat mereka bekerja adalahbahwa narasi Perancis yang dibangun di atas dasar kemanusiaan bertentangandengan pendekatan barunya yang tercermin dari sikap Macron yang tidak seimbang.
Para penandatangan memorandum tersebutmenekankan bahwa kritik keras Macron terhadap Israel selama wawancaranya dengansaluran Inggris BBC beberapa hari yang lalu menunjukkan bahwa dia memahamibahwa sikapnya harus berkembang ke arah kembali ke sikap yang seimbang. (at/pip)
