Otoritaspendudukan Zionis Israel mengeluarkan 290 keputusan penahanan administratif (tanpatuduhan dan proses hukum serta dapat diperpanjang kapan saja dan berapa lama)termasuk 146 keputusan terhadap tahanan baru dan 144 keputusan pembaruan danperpanjangan selama bulan Juni lalu.
KomiteUrusan Tawanan Palestina hari Sabtu (8/7/2023) menyatakan bahwa keputusan inimenunjukkan bahwa pemerintah pendudukan Zionis Israel terus menggunakankebijakan ini sebagai bentuk hukuman kolektif untuk semua rakyat Palestina.
Komitemenyatakan bahwa penggunaan kebijakan penahanan administratif semacam inimerupakan implementasi instruksi dari pemerintah sayap kanan ekstrim danmerupakan pengukuhan terhadap tuntutan Menteri Keamanan Nasional Israel ekstremisItamar Ben Gvir yang sebelumnya menyatakan bahwa memburu dan mengejar paratawanan yang telah dibebaskan adalah salah satu tugasnya yang terpenting.
Komitemenambahkan bahwa hampir 90% dari tahanan administrasi adalah mantan tawananyang dibebaskan dari penjara Israel setelah menghabiskan beberapa periode dipenjara pendudukan Zionis Israel.
Patutdicatat bahwa penahanan administratif adalah penahanan tanpa dakwaan ataupersidangan. Tahanan administratif atau pengacaranya tidak diizinkan melakukanpembuktian. Hal semacam ini merupakan pelanggaran yang jelas dan tegas terhadapketentuan hukum humaniter internasional. Sehingga Israel merupakan satu-satunyapihak di dunia yang mempraktekan kebijakan ini.
Otoritas pendudukan Zionis Israel danadministrasi penjara Zionis mengklaim bahwa tahanan administratif memiliki berkasrahasia yang tidak dapat diungkapkan sama sekali sehingga tahanan tidakmengetahui lamanya hukuman atau tuduhan terhadapnya. Tahanan administratifseringkali dihadapkan pada pembaruan masa penahanan lebih dari satu kali untukjangka waktu 3 bulan 6 bulan atau 8 bulan dan kadang-kadang bisa mencapaisatu tahun penuh.
