Zvika Fogel anggota Knesset dari Partai Kekuatan Yahudi mengajukanrancangan undang-undang yang akan memberikan wewenang kepada Menteri KeamananNasional Israel Itamar Ben Gvir untuk mengeluarkan perintah penahananadministratif (tanpa tuduhan dan proses hukum serta dapat diperpanjang kapansaja) terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah Palestina yangdiduduki penjajah Israel sejak tahun 1948 (Palestina 48).
Menurut surat kabar Ibrani Calquist rancanganundang-undang tersebut memberi Ben Gvir wewenang yang serupa dengan yangdinikmati oleh Menteri Pertahanan mengenai mengeluarkan perintah penahananadministratif dengan dalih membahayakan keamanan negara.
Sementara rancangan undang-undang tersebut menetapkan bahwaMenteri Keamanan Nasional berwenang untuk memberlakukan sejumlah pembatasanterhadap satu orang atau lebih jika dia yakin bahwa hal tersebut diperlukanuntuk menjaga keamanan publik dan di antara pembatasan tersebut adalah tahananrumah pembatasan tempat tinggal dan larangan perjalanan selain mengeluarkanperintah penahanan administratif untuk mengupayakan tujuan ini.
Calquist mengatakan bahwa pembicaraantersebut adalah tentang pemberian kewenangan kepada Bin Gvir yang serupa denganMenteri Pertahanan.
Penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa pihaknya berupayamemberikan kewenangan kepada Ben Gvir untuk melakukan penahanan administratifjika dia berbicara tentang kegiatan yang bersifat keamanan baik di Masjid Al-Aqshamaupun tempat lain di dalamnya selain tuduhan pidana yang mungkin tumpangtindih dengan tuduhan keamanan.
Fogel melihat bahwa memberikan kekuasaan seperti itu kepada BenGhafir akan berkontribusi untuk memerangi kejahatan terorganisir di dalamnegeri yang dia anggap sebagai ancaman strategis bagi entitas Zionis dan yangpada titik tertentu dapat diarahkan ke operasi keamanan.
