Sebuahlaporan dari Biro Nasional untuk Membela Tanah dan Melawan Permukiman Sabtu (10/6/2023)mengatakan bahwa rencana pembangunan permukiman di kawasan E1 yang terletak disebelah timur Al-Quds dekat permukiman Yahudi &ldquoMa&rsquoaleh Adumim&rdquo bertujuanuntuk memisahkan daerah utara dan tengah Tepi Barat dari daerah selatannya.
BiroNasional menambahkan pembangunan ini menegaskan bahwa opsi &ldquosolusi dua negara&rdquotidak lagi tersedia.
Pekanini apa yang disebut “Administrasi Sipil” tentara pendudukan ZionisIsrael akan membahas keberatan terhadap rencana pembangunan permukiman Yahudidi daerah E1 sebelah timur Al-Quds dekat permukiman Yahudi “MaalehAdumim”.
BiroNasional menyatakan bahwa diskusi ini akan menjadi yang ketiga untuk menanganikeberatan terhadap rencana tersebut setelah itu rencana tersebut akandipindahkan ke tahap akhir persetujuan perencanaan di Administrasi Sipil.
BiroNasional menyebutkan bahwa wilayah yang ditarget dalam rencana permukiman Yahuditersebut mencakup sekitar 12.000 dunam (1 dunam sama dengan 1000 meter persegi)yang saat ini melekat pada permukiman Yahudi “Maale Adumim” danmeluas ke utara dan baratnya.
Menurutlaporan Biro Nasional pembangunan permukiman di kawasan itu telah direncanakansejak pemerintahan Yitzhak Rabin (pertengahan tahun 1990-an) namunpelaksanaannya tertunda sejak 2005 karena tekanan internasional.
Padatahun 2013 Dewan Perencanaan Permukiman “Administrasi Sipil” Israel mengadakandiskusi sebagai persiapan untuk inisiasi rencana pembangunan permukiman Yahudidi daerah tersebut atas prakarsa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dandisetujui.
Laporantersebut menyatakan bahwa hal ini memicu protes dari Inggris dan Pranciskarena duta besar mereka untuk Israel dipanggil dan setelah pemilihan tahunitu rencana permukiman Yahudi dibekukan.
BiroNasional melaporkan bahwa pada tahun 2017 upaya lain dilakukan untuk mendorongpembangunan permukiman Yahudi di Area E1 melalui undang-undang aneksasi MaaleAdumim dengan tujuan untuk menerapkan hukum Israel pada permukiman Yahuditersebut sebagai pendahuluan untuk menerapkan hukum yang sama di wilayah E1yang dianeksasi ke tanah permukiman Yahudi Maale Adumim.
Undang-undangitu seharusnya dilakukan voting di Komisi Menteri untuk Urusan Legislatif dipemerintah Zionis akan tetapi Benjamin Netanyahu menghalangi pemungutan suarasetelah pesan yang dia terima dari Presiden AS saat itu Donald Trump.
Padatahun 2020 Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan pekerjaan pelaksanaanrencana pembangunan di daerah itu lagi yang merupakan rencana saat ini yangakan dibahas untuk membangun 3.500 unit permukiman Yahudi di kawasan E1.
Pembahasanmengenai rencana ini sempat beberapa kali ditunda yang terakhir adalahpenundaan rencana penyelesaian yang rencananya akan dilakukan pada Juli tahunlalu menjelang kunjungan Presiden AS Joe Biden.
BiroNasional menyatakan bahwa diskusi ini terjadi sehubungan dengan ketegangandengan Washington setelah keputusan untuk mengizinkan pemukim pendatang Yahudimemindahkan sekolah agama permukiman Yahudi secara ilegal di “Homesh”antara Jenin dan Nablus ke tanah negara untuk melegitimasi pos-pos terdepan(koloni liar).
Rencanapermukiman Yahudi ini akan sangat merugikan komunitas Badui (lebih dari 30jumlahnya) yang telah tinggal di daerah ini selama beberapa dekade dan akanterpaksa mengungsi yang berarti mengusir penduduk asli secara paksa yangdilarang oleh hukum internasional.
