Amnesty International meminta Uni Eropa untuk mengakui realitas sistemapartheid yang diberlakukan oleh pendudukan Zionis Israel pada orang-orang Palestina.Amnesty Internasional mengatakan bahwa pernyataan pihak Eropa tentang masalah ini”hanya retorika”.
Awal bulan Maret ini delegasi diplomat Uni Eropa mengunjungiHawara dan Zatara dua kota Palestina di propinsi Nablus yang menjadi sasaranserangan brutal para pemukim pendatang Yahudi.
Setelah kunjungan mereka para diplomat Uni Eropa mengutukserangan terhadap warga Palestina di Hawara dan menekankan perlunya”melindungi semua warga sipil Palestina dan memastikan adanya permintaanpertanggung jawawban atas kejahatan tersebut.”
Organisasi internasional tersebut mengomentari kunjungan itu danpernyataannya dengan mengatakan bahwa itu adalah “usaha yang terpujitetapi itu tidak akan tercapai sampai sistem apartheid dibongkar.”
Amnesty Internasional menambahkan bahwa Uni Eropa perlu &ldquomengakuirealitas sistem apartheid yang diberlakukan Israel pada orang-orang Palestinadan sampai itu terjadi pernyataan (Eropa) ini tidak lebih dari retorika.&rdquo
Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional mendefinisikanapartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang ditandai dengandilakukannya &ldquotindakan tidak manusiawi&rdquo seperti pembunuhan di luar hukumpenyiksaan dan pemindahan paksa yang berkomitmen untuk mempertahankan sistempenindasan dan dominasi sistematis yang dilembagakan oleh satu kelompok etnisdi atas kelompok etnis lainnya.
Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Februari 2022 AmnestyInternational menyimpulkan bahwa perlakuan otoritas pendudukan Zionis Israel terhadapwarga Palestina sama dengan rezim apartheid berdasarkan definisi ini.
Menurut organisasi tersebut otoritas pendudukan Zionis Israelmenjadikan warga Palestina di mana pun mereka tinggal di bawah kendali efektifmereka dengan &ldquopenindasan dan dominasi sistematis.&rdquo
Laporan Amnesty International memberikan bukti rinci tentang halini yang menjeaskan bagaimana hukum dan kebijakan Israel secara khususdirancang untuk menyangkal hak tanah dan sumber daya warga Palestina.(was/pip)
