Juru bicara Hamas Abdul Latif Qanoua mengecam langkah parlemenIsrael “Knesset” yang menyetujui rancangan undang undang yangmemungkinkan para pemukim pendatang Zionis kembali ke permukiman-permukimanIsrael yang sebelumnya dievakuasi dari Tepi Barat utara.
Dalam pernyataan pers hari Selasa (14/3/2023) Qanou menilai hal inisebagai langkah yang dilakukan dalam konteks pencurian dan yahudisasi tanahPalestina dan perang terbuka terhadap rakyat Palestina yang akan dilawan oleh parapemuda dan kaum revolusioner dengan meningkatkan perlawanan dan keteguhan.
Juru bicara Hamas menyerukan kepada masyarakat internasional untukmemikul tanggung jawabnya dan menghentikan pelanggaran mencolok terhadap hukuminternasional dan resolusi PBB ini dan mengambil tindakan serius untukmenghentikan kebijakan dan tindakan pendudukan Zionis Israel yang rasisterhadap rakyat Palestina tanah dan tempat-tempat sucinya.
Pada Senin (13/3/2023) malam paralemen Israel Knesset dalam sidangpembacaan pertama menyetujui rancangan undang-undang yang &ldquomembatalkan hukumpenarikan dari Tepi Barat utara&rdquo yang membuka pintu kembalinya empatpermukiman yang terletak antara Nablus dan Jenin.
Undang-undang tersebut melegitimasi “kembalinya”permukiman Yahudi “Ghanim” “Kadim” “Khomish”dan “Sanor” untuk ditempati kembali oleh para pemukim pendatangIsrael. Yang sebelumnya dievakuasi dan dikosongkan sehubungan dengan pengosongandan penarikan diri Israel dari permukiman-permukiman di Jalur Gaza pada tahun2005.
Undang-undang baru itu juga menghapus keputusan militersetelah keempat permukiman tersebut dianggap sebagai zona militer tertutupyang melarang pemukim Israel memasukinya. (was/pip)
