Perdana Menteri Israel BenjaminNetanyahu menganggap bahwa menolak melakukan dinas militer adalah “bahayaeksistensial bagi Israel”. Hal tersebut disampaikan Netanyahu setelahpuluhan pasukan cadangan menolak menghadiri pelatihan sebagai protes atas”kudeta yudisial” oleh pemerintah Netanyahu.
Hal ini terjadi di tengah meluasnyaprotes di berbagai tingkat politik dan rakyat di entitas pendudukanIsrael” yang dilatar belakangi oleh langkah koalisi pemerintah yangmembuat “Rencana Reformasi Peradilan”.
Netanyahu telah meminta pemimpinoposisi Yair Lapid untuk menjauhkan tentara dari perselisihan politiksetelah pasukan cadangan angkatan udara menolak untuk berpartisipasi dalamlatihan.
Hari Ahad (5/3/2023) Kepala StafTentara Pendudukan Zionis Israel Herzi Halevy berbicara dengan PerdanaMenteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant di tingkatpolitik tentang fenomena penolakan yang meluas terhadap pelatihan militer.
Halevy menyatakan keprihatinan danketakutannya tentang fenomena penolakan yang meluas untuk dinas militer dimiliter Israel. Dia menjelaskan bahwa fenomena tersebut meningkat ke arah yangmengkhawatirkan.
Halevy memperingatkan Netanyahu danGallant tentang penyebaran fenomena tersebut sebagai semacam protes terhadap”amandemen yudisial” dengan cara yang dapat merusak efisiensioperasional tentara Israel.
Ada kekhawatiran besar di tentaraIsrael tentang munculnya krisis parah pada pasukan cadangan di cabang militersebagai protes terhadap rencana pemerintah untuk “melemahkan”peradilan.
Seorang perwira senior AngkatanDarat menggambarkan ketakutan ini sebagai “yang paling parah yang pernahdihadapi tentara” sejak perang 6 Oktober 1973.
Sejak 8 pekan di entitas pendudukanIsrael telah terjadi demonstrasi mingguan besar-besaran yang diorganisir olehoposisi untuk menekan pemerintah agar membatalkan amandemen yudisial ini.
Pemerintah Netanyahu bersikerasuntuk mengadopsi rancangan undang-undang yang akan membatasi kekuasaankehakiman demi kepentingan legislatif dan eksekutif yang dianggap oposisisebagai kudeta terhadap demokrasi. (was/pip)
