Pada Ahad (19/2/2023) malam UniAfrika mengumumkan penangguhan keputusannya untuk memberikan status pengamatbagi entitas pendudukan Zionis Israel di lembaga tersebut.
Ketua Komisi Uni Afrika MoussaFaki mengatakan “Kami telah menangguhkan keputusan untuk memberikanstatus pengamat bagi Israel sampai prosedur ini dibahas oleh komisikhusus.”
Dia menyatakan bahwa pengusiranpejabat Israel dari pembukaan KTT terjadi “karena kami tidak mengundangpejabat Israel.”
Delegasi Israel yang dipimpin olehSharon Barley wakil direktur Departemen Afrika di Kementerian Luar NegeriIsrael pada hari Sabtu (18/2/2023) mencoba untuk berpartisipasi dalam sesipembukaan KTT Uni Afrika tetapi keberatan dari negara-negara Afrikamenghalangi delegasi Israel untuk berpartisipasi.
Delegasi Aljazair dan Afrika Selatankeberatan dengan partisipasi delegasi Israel yang mengharuskan  dinas keamanan turun tangan untuk memintadelegasi Israel meninggalkan aula.
Selain itu pernyataan akhir KTTAfrika ke-36 yang dimulai pada hari Sabtu di Addis Ababa dan diakhiri pada Ahadmalam mengecam “sikap keras kepala Israel dalam menolak prakarsaPalestina dan internasional untuk memulai negosiasi perdamaian.”
Pernyataan tersebut menyatakandukungan Uni Afrika pada “langkah negara Palestina untuk mendapatkankeanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa.” Pernyataan tersebutmengatakan &ldquoKami menyerukan dukungan internasional kepada negara Palestina(untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB).&rdquo
Patut dicatat bahwa Komisioner UniAfrika memberikan status pengamat kepada entitas Zionis Juli lalu dan dutabesar Zionis untuk Ethiopia menunjukkan mandatnya sebagai “pengamat di UniAfrika”. Sementara Aljazair Mesir Komoro Djibouti Libya Mauritania Afrika Selatan Tunisia Qatar Kuwait Yordania Palestina dan Yaman utusan LigaArab di Komisi Uni Afrika menyatakan kebaratan.
Dan sebagai hasil Uni Afrika dengansuara bulat memutuskan untuk menangguhkan keputusan untuk memberikan statuspengamat bagi entitas pendudukan Israel Israel dalam organisasi tersebut danmembentuk komisi yang terdiri dari 7 kepala negara termasuk Presiden AljazairAbdelmadjid Tebboune untuk mempelajari masalah tersebut. (was/pip)
