Sejumlah partaiSudan menolak rencana pemerintahan transisi melakukan normalisasi denganpenjajah Israel.
Hal tersebutseperti dilansir dalam keterangan terpisah dari partai Sosialis Arab PartaiKonferensi Rakyat (Didirikan almarhum Hasan Al-Turabi) Partai Aliansi Islam (Terdiridari 10 partai Islam) selain serikat jurnalis Sudan pasca pernyataan MenluSudan pada Kamis lalu yang menyatakan bahwa perundingan damai dengan Israelterus dilanjutkan serta pengembangannya di berbagai sector.
Partai AliansiIslam menaungi 10 partai Islam Sudan menyatakan keheranannya akan keberanianpimpinan militer yang tak memiliki kewenangan konstitusi mengambil kebijakanyang tak mendapat dukungan rakyat.
Aliansi menolaksemua bentuk hubungan dengan Israel selagi mereka menduduki Palestina danmenodai tempat suci kaum muslimin.
Sementara ituPartai Konferensi Rakyat mengatakan sejumlah media merilis upaya sejumlahpimpinan transisi melakukan normalisasi dengan Israel mengatasnamakan Sudan.
Pemerintahan transisidengan segenap institusinya tak berhak mengambil sikap dalam persoalan utamadan krusial termasuk membangun komunikasi diplomasi dengan penjajah zionis.
Konferensi Rakyatmenegaskan bahwa tujuan dari upaya ini agar Sudan tetap berada di bawahpemerintahan militer yang mendukung zionis hal ini bertentangan dengan seruandan agenda resmi untuk merealisir perubahan demokratis.
Dalam konteksserupa juru bicara partai Sosialis Arab Adil Khalfullah mengatakan kunjunganMenlus Israel Eli Cohen ke Karthoum berhasil mencairkan isolasi yang menimpazionis akibat pelanggarannya terhadap bangsa Palestina.
Menurut Khalfullahkunjungan terjadi berbarengan dengan ancaman regional dan internasionalterhadap Sudan dan upaya melibatkannya dalam proyek baru Timur Tengah danmenggabungkannya bersama penjajah dengan solusi palsu.
Serikat JurnalisSudan mengatakan kondisi saat ini menjadi ancaman berbahaya bagi Sudan yaituupaya memanfaatkan kondisi Sudan dan krisis politiknya memaksanya kedalamkonflik internasional di tengah suasana tak bergejolak dan ditandai denganrapuhnya system keamanan.
Menurut SerikatJurnalis persoalan seperti normalisasi ini harus mendapatkan persetujuan dariotoritas sipil bersama legislative hasil pemilu untuk kepentingan umum Sudandan bukan hak pemerintahan transisi. (mq/pip)
