Komite Internasional untuk Pembelaan Hak RakyatPalestina “Hashd” mengatakan kemarin Selasa bahwa tahun 2022menandai penurunan tajam dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal situasihak asasi manusia di Palestina karena pelanggaran pendudukan dan dampak perpecahaninternal Palestina.
Ini muncul dalam laporan tahunan Hashd yang disampaikandalam konferensi pers tentang “situasi hak asasi manusia dan rakyatPalestina selama tahun 2022” di hadapan tokoh hukum dan aktivis hak asasimanusia.
Ketua komisi Salah Abdel Ati mengatakan “Kamimengadakan konferensi ini hari ini untuk menunjukkan dengan jelas dan terbukatentang kemerosotan tajam dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam halkeseluruhan situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki selamatahun 2022.”
Abdel Ati menjelaskan bahwa tahun 2022 adalahtahun terburuk dalam hal pelanggaran fisik yang dialami warga Palestina.
Ia menekankan bahwa laporan ini akandisampaikan kepada lembaga internasional PBB lembaga Arab dan regionalpejabat Palestina dan otoritas sipil kekuatan politik pengamat dan warganegara. Tujuannya adalah menyoroti kejahatan dan praktik pendudukan yangmerupakan pelanggaran serius terhadap aturan hukum humaniter internasional danhukum hak asasi manusia internasional.
Menurut Hashd laporan tersebut membahasanalisis sebagian besar pelanggaran internal yang dilakukan oleh otoritaspemerintah Palestina karena bergantung pada sumber informasi yangdikonfirmasi termasuk kesaksian dan pengaduan korban atau melalui informasiyang dikeluarkan oleh lembaga internasional resmi dan internasional terkaitotoritas sipil untuk menunjukkan situasi hak asasi manusia Palestina selamatahun 2022.
Laporan ini dibagi menjadi empat poin utama:bagian pertama membahas dampak politik terhadap situasi hak asasi manusia. Keduaberfokus pada pelanggaran dan kejahatan Israel sedangkan bagian ketigamembahas pelanggaran hak asasi manusia oleh otoritas pemerintah Palestina danbagian keempat berfokus pada hasil dan rekomendasi yang perlu dikerjakan untukmeningkatkan dan melindungi hak asasi manusia dan rakyat Palestina.
Abdel Ati mengindikasikan bahwa laporantersebut tidak mencakup semua pelanggaran hak asasi manusia dan rakyatPalestina. Namun ini berfokus untuk menyorotinya dengan cara yang mencerminkanindikator realistis dari situasi hak asasi manusia dan rakyat Palestina selamatahun 2022.
Dia menambahkan “Tahun lalu adalah yangterburuk dalam hal eskalasi kejahatan negara pendudukan Israel terhadapPalestina sementara pelanggaran hak dan kebebasan meningkat karena kerapuhandan situasi tidak stabil yang berkelanjutan dari institusi sistem politikPalestina.” (at/pip)
