Sebanyak 20 organisasi hak asasi manusia Israelmemperingatkan bahwa pemerintah Zionis sayap kanan yang baru sedang berusahauntuk menjadikan pengenaan aneksasi (perampasan) tanah Palestina sebagaikebijakan resmi.
Organisasi hak asasi manusia mengatakan dalamsebuah petisi “Sudah jelas bahwa aliansi baru akan menjadi bencana bagihak asasi manusia di wilayah antara Sungai Yordan dan laut Mediterania (perbatasanPalestina Bersejarah).”
“Pemerintah Israel sebelumnya telahmengkonsolidasikan kontrol militer atas jutaan warga Palestina yang merusaksecara parah situasi hak asasi manusia mereka sehingga pencapaian masa depanyang adil menjadi lebih sulit” tambah mereka.
Lembaga-lembaga ini menyebut bahwa tokoh-tokoh utamadi pemerintahan baru Israel ini bermaksud untuk meningkatkan tren dankecenderungan ini dan mendorong tindakan berbahaya.
“Israel dan apartheid di wilayahpendudukan Palestina telah menjadikan kedaulatan Yahudi sebagai hukum de factodi lapangan. Pemerintah ini berupaya menjadikannya sebagai kebijakanresmi” tambahnya.
“Ketika topeng terungkap kami akanberdiri teguh untuk melindungi hak asasi manusia Palestina dan kami memintasemua orang untuk berdiri bersama kami” tegas mereka.
Di antara organisasi yang menandatangani petisitersebut adalah “BTselem Peace Now HaMoked Bimkom Rabbis for HumanRights Adalah Breaking the Silence Physicians for Human Rights the PublicCommittee Against Torture in Israel the Association for Civil Rights inIsrael Yesh Din dan Ir Amim.” (at/pip)
