PBB mengumumkan daftar hitam 112 perusahaanyang terlibat dalam perdagangan dengan pemukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat &ldquoyangdiduduki&rdquo.
Menurut daftar yang dikeluarkan oleh Dewan HakAsasi Manusia PBB 94 dari perusahaan tersebut adalah Israel dan 18 perusahaandari negara lain.
Daftar hitam ini muncul meskipun ada tekanankuat dari AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegahnya menerapkankeputusan yang diambil pada tahun 2016 untuk menerbitkan daftar hitamperusahaan internasional yang berurusan dengan pemukiman berkontribusi padakeberlanjutan pendudukan dan penjajahan tanah Palestina dan mendorong pemukimandan kolonisasi.
Sementara Amerika Serikat menilai bahwa daftarperusahaan yang beroperasi di pemukiman ilegal di Palestina mencerminkan biasterhadap &ldquoIsrael&rdquo. Mereka telah menekan PBB selama dua pekan untuk tidakmemperbarui daftar hitam tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patelmengatakan Amerika Serikat terus menentang setiap tindakan untuk memperbaruidaftar dan bahwa pemerintahannya telah berkomunikasi secara langsung danmenyatakan ketidaksetujuannya secara langsung dengan Kantor Komisaris TinggiHAM di PBB.
Dia melanjutkan &ldquoPandangan kami adalah bahwadatabase ini hanya berfungsi untuk memperkuat bias anti-Israel yang seringmenemukan daya tarik dalam banyak kesempatan yang mendorong sikap PerserikatanBangsa-Bangsa.&rdquo Biasanya database menimbulkan ancaman nyata bagi perusahaanyang melakukan bisnis atau berfikir untuk melakukan kerja bisnis di kawasan.&rdquo(at/pip)
