Kantor PBB untuk KoordinasiUrusan Kemanusiaan “OCHA” menyatakan bahwa otoritas pendudukan Israelmenghancurkan dan menjarah 44 bangunan Palestina di Al-Quds dan Area C TepiBarat selama dua minggu terakhir dengan dalih “kurangnya izin bangunan.
Menurut laporan OCHA hari iniSabtu otoritas pendudukan Israel “tergusur akibat pembongkaran antara 30Agustus dan 12 September 29 warga Palestina termasuk 10 anak-anak sementaramata pencaharian sekitar 140 lainnya terpengaruh.”
Laporan tersebut menambahkanbahwa dari bangunan-bangunan ini “sekitar 35 bangunan terletak di Area C19 di antaranya dijarah tanpa peringatan yang mencegah pemiliknya untukmenolak terlebih dahulu.”
Dia melanjutkan “Sembilanbangunan lain juga dihancurkan di Al-Quds lima di antaranya dipaksa olehpemiliknya untuk menghancurkannya setelah perintah pembongkaran dikeluarkanuntuk menghindari membayar denda.”
Laporan tersebut menunjukkanbahwa pada 6 September otoritas Israel menghancurkan sebuah apartemen tak berpenghunidi sebuah gedung bertingkat di kota Jenin (Tepi Barat utara) untuk “alasanhukuman (sanksi)” yang dimiliki oleh keluarga martir Raad Khazem yangmembunuh tiga pemukim April lalu.
Ia mencontohkan dua rumahlainnya rusak akibat pengeboman rumah syahid Khazem yang menimpa dua keluargaPalestina yang terdiri dari 12 anggota termasuk delapan anak-anak.
Kantor Koordinasi UrusanKemanusiaan menegaskan bahwa sejak awal tahun ini otoritas pendudukan telahmenghancurkan 11 rumah karena “alasan hukuman” dibandingkan dengantiga pada tahun 2021 dan tujuh pada tahun 2020.
Laporan tersebut yangdikeluarkan setiap dua minggu menyatakan bahwa “penghancuran hukumanadalah bentuk hukuman kolektif yang ilegal menurut hukum internasional.”
Laporan itu menambahkan bahwatentara pendudukan Israel menembak dan membunuh tujuh warga Palestina disejumlah kasus di Tepi Barat selama dua minggu terakhir dan melukai sekitar 315warga Palestina lainnya termasuk setidaknya 37 anak-anak.
Pada periode yang samaserangan pemukim melukai sekitar 21 warga Palestina dan merusak propertiPalestina dalam 27 kasus berbeda menurut OCHA.
Perlu dicatat bahwa kantor PBBmengatakan sebelumnya bahwa pembongkaran biasanya dilakukan &ldquokarena tidakada izin Israel yang hampir tidak mungkin diperoleh atau mungkin karenaalasan hukuman yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan militer.&rdquo
Patut dicatat bahwa perjanjian”Oslo” kedua (1995) mengklasifikasikan tanah Tepi Barat menjadi tigawilayah (A) di bawah kendali penuh Palestina (B) di bawah kendali keamananIsrael sipil dan administrasi Palestina dan (C) di bawah kendali sipiladministrasi dan keamanan Israel dan yang terakhir merupakan sekitar 60 persendari luas wilayah Palestina di Tepi Barat dan melarang Palestina harus membuatperubahan atau pembangunan di Area C tanpa izin Israel yang hampir tidakmungkin diperoleh menurut organisasi internasional.
Kebijakan menghancurkan rumah-rumahPalestina merupakan metodologi lama Israel sejak berdirinya negara pendudukanpada tahun 1948. Sejak Nakba pihak berwenang Israel telah menghancurkan lebihdari 500 desa dan kota Palestina. (at/pip)
