Dewan Pembina Persatuan Ulama MuslimInternasional menunjuk Habib Salem Segaf Al-Jufri untuk menjadi ketuanya hinggaakhir masa jabatan periode saat ini menggantikan mantan ketuanya AhmedRaissouni yang mengundurkan diri baru-baru ini.
Dalam sebuah pernyataannya Persatuan Ulama MuslimInternasional Sabtu menjelaskan bahwa Al-Jufri dipilih dari antara tiga wakilpresiden untuk menyelesaikan sisa periode dengan catatan akan ada pemilihan ketuabaru wakilnya dan sekretarisnya yang akan dilakukan dalam rapat umum biasayang diputuskan akan digelar awal tahun depan.
Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri (68 tahun)lahir di Indonesia bergelar doktor di bidang hukum (syariah) Islam pernah menjabatMenteri Sosial di Indonesia dan menjadi sebagai dosen di sejumlah perguruantinggi serta anggota dari sejumlah dewan syariah.
Sekitar dua minggu lalu Persatuan Ulama MuslimInternasional mengumumkan menerima pengunduran diri ketuanya Sheikh AhmedRaissouni menyusul statemennya tentang Sahara Barat dan Mauritania yang memicukontroversi.
Raissouni mengatakan – dalam sebuah pernyataan- bahwa dia mengundurkan diri sebagai bentuk komitmennya atas sikap pendiriandan pendapatnya yang dinilainya tidak bisa diubah serta tidak bisa dikompromiserta sebagai bentuk berpegang teguh terhadap kebebasan berekspresinya tanpasyarat atau tekanan.
Raissouni mengatakan dalam sebuah wawancaradengan web berita Maroko BlancaPress (independen) pada pertengahanAgustus bahwa rakyat Maroko siap membela wilayah Tindouf (sebuah kotaAljazair) untuk membebaskan wilayah gurun mereka. Menurutnya bahkan keberadaanMauritania di sana adalah kesalahan apalagi di Sahara barat. &ldquoMaroko haruskembali seperti sebelum invasi Eropa tandasnya&rdquo.
Pernyataan Raissouni tentang provinsi SaharaBarat tersebut di media Maroko itu memicu reaksi keras di kalangan Aljazairterutama dari partai Islam dan meminta agar yang bersangkutan mengundurkan diridari jabatannya di persatuan ulama.
Pihak Maroko sendiri berkeras bahwa Saharabarat adalah wilayah mereka dan mengusulkan solusi adanya otonomi daerah secaraluas yang tetap berada di bawah kedaulatan Maroko. Sementara Front Polisario(yang didukung Aljazair) meminta agar dilakukan referendum untuk menentukannasib wilayah itu. (at/pip)
