Partai dan organisasi Arab menganggap penutupankantor tujuh organisasi sipil Palestina oleh otoritas pendudukan Israel diRamallah sebagai langkah &ldquomenunjukkan sifat teroris entitas pendudukan yangmenyita (menjarah) tanah menindas rakyat mengekang kuat dan mencegahorganisasi dan asosiasi yang dibentuk oleh rakyat Palestina untuk membelaentitas hak dan cita-cita mereka.&rdquo
Hal itu tertuang dalam pernyataan bersama yangdikeluarkan oleh 15 pihak dan organisasi dari beberapa negara Arab sepertiTunisia Aljazair Mesir Maroko Mauritania Yordania dan Lebanon.
Mereka yang meneken penandatangan tersebutantara lain: Partai Buruh (Tunisia) Partai Aliansi Rakyat Sosialis (Mesir)Gerakan We Can (Mauritania) Pendekatan Demokratik Buruh (Maroko) PartaiDemokratik Rakyat (Yordania) Partai Komunis ( Lebanon) dan Partai PekerjaSosialis (Aljazair/Mojamed).
Mereka yang meneken penandatangan pernyataanitu mengutuk keras serangan Israel dan menekankan bahwa solidaritas sebagaisikap mendasar dan tanpa syarat mereka dengan organisasi yang ditargetkan untukdijadikan sasaran penindasan.
Pernyataan itu menyerukan badan hak asasimanusia progresif dan pasukan anti-pendudukan di seluruh dunia untuk mengaturacara dan kegiatan yang diperlukan untuk mengekspos entitas Zionis danmencemarkan nama baik politik kekerasannya.
Kamis lalu pasukan pendudukan menyerbu markas7 lembaga hak asasi manusia dan sipil di kota Ramallah dan Al-Birehmenghancurkan isinya dan mengirim perintah militer untuk menutupnya.
Kamis lalu pasukan pendudukan Israel menutupmarkas tujuh LSM Palestina di kota Ramallah dan Al-Bireh dan menyita propertimereka yaitu: Nurani untuk Perawatan Tawanan dan Hak Asasi Manusia &ldquoAl Haq&rdquo Hukumuntuk Hak Asasi Manusia Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan KomitePersatuan Perempuan dan Komite Kerja Kementerian Kesehatan Persatuan KomiteKerja Pertanian dan Badan Internasional Pertahanan untuk Anak cabang Palestinayang ini mendapat kecaman lokal Arab dan internasional secara luas.
Pada 19 Oktober 2021 otoritas pendudukanmemutuskan untuk menutup 6 lembaga ini (kecuali Komite Kerja Kesehatan)dengan alasan bahwa mereka adalah “organisasi teroris”. (at/pip)
