Dewan Ekonomi dan SosialPerserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan 54 orang di New York dalamvotingnya mengadopsi dengan suara mayoritas mutlak dua resolusi tentang konsekuensiekonomi dan sosial dari pendudukan Israel atas Palestina termasuk bagi wargaArab di Golan Suriah &ldquoyang diduduki&rdquo dan situasi wanita Palestina dan bantuanbagi mereka.
Resolusi pertama menyerukanpembukaan semua perlintasan/cek poin perbatasan ke Jalur Gaza pencabutan semuapembatasan keras yang dikenakan pada pergerakan rakyat Palestina dan jaminanpergerakan bebas orang dan barang di seluruh Palestina yang diduduki termasuk Al-Qudsuntuk dan dari dunia luar.
Resolusi tersebut menegaskankembali hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut dalam bertindak atassemua sumber daya alam dan ekonomi mereka. Juga menyerukan kepada entitasIsrael &ldquokekuatan pendudukan&rdquo untuk tidak mengeksploitasi membahayakan ataumenyebabkan hilangnya atau menipisnya sumber daya tersebut.
Resolusi mendesak penghentiantotal semua bentuk pemukiman dan kegiatan terkait dan dari semua tindakan yangbertujuan untuk mengubah komposisi demografis status hukum dan karakter khaswilayah pendudukan terutama di dalam dan sekitar Yerusalem sesuai denganresolusi Dewan Keamanan yang relevan termasuk Resolusi 2334.
Rancangan resolusi tersebutmendapat dukungan dari 43 negara terhadap 4 keberatan: Amerika Serikat KanadaLiberia dan “Israel” dan 4 negara abstain: Pantai Gading GuatemalaKepulauan Solomon dan Inggris.
Deputi Pengamat Tetap NegaraPalestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York Duta Besar Fida AbdelHadi Nasser mengapresisasiperan negara-negara yang memberikan suara mendukung resolusi pada posisiprinsip mereka dan dukungan masyarakat internasional untuk Palestina.
Ia mendesak masyarakatinternasional untuk melakukan upaya yang serius dan bertanggung jawab untukmendukung sikap ini dan untuk mengambil tindakan nyata untukpertanggungjawaban atas semua pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatanperang yang dilakukan oleh (Israel) “kekuatan pendudukan” terhadaprakyat Palestina.
Resolusi kedua menegaskan menyatakankeprihatinan besar atas kematian dan terlukanya warga sipil Palestina termasukanak-anak perempuan demonstran damai dan wartawan.
Resolusi menekankan perlunyamelindungi penduduk sipil sesuai dengan hukum humaniter internasional danmengutuk keras pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh.
Resolusi menekankan perlunyamemastikan akuntabilitas yang cepat dan melindungi tokoh masyarakat sipil untukmemungkinkan mereka melakukan pekerjaan mereka secara bebas dan tanpa rasatakut akan serangan dan pelecehan.
Rancangan resolusi tersebutmendapat dukungan dari 40 negara sementara 6 negara: Amerika Serikat KanadaInggris Republik Ceko Liberia dan Israel yang menolak dan 4 negara abstainyaitu Austria Kroasia Guatemala dan Kepulauan Solomon.
Pengamat Tetap Negara Palestinauntuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York Riyad Mansour menegaskan bahwameskipun menambahkan bahasa baru pada keputusan tentang perempuan Palestinatermasuk mengutuk pembunuhan wartawan dan pembunuhan Abu Aqila kedua resolusitersebut disetujui oleh mayoritas yang luar biasa.
Dia menjelaskan bahwa inimenunjukkan kegagalan “negara pendudukan” – anggota Dewan Ekonomi danSosial saat ini – untuk mencegah komunitas internasional mendukung hakPalestina.
Dalam konteks lain sekitar 40deputi sayap kiri yang sebagian besar adalah komunis menandatangani rancanganresolusi yang mengutuk &ldquorezim institusional apartheid&rdquo Israel terhadapPalestina yang mendapat kecaman dari beberapa asosiasi yang memasukkan langkahtersebut sebagai &ldquoanti-Semitisme.&rdquo
Teks resolusi tersebut menuduh”Israel” telah “mendirikan sistem penindasan yang dilembagakandan kontrol sistematis dari satu kelompok etnis.
“Sejak didirikan padatahun 1948 Israel telah mengejar kebijakan yang bertujuan untuk membangun danmempertahankan hegemoni demografis Yahudi” tulis para deputi dalamrancangan resolusi mereka.
Rancangan resolusi mendukungsolusi untuk konflik Israel-Palestina berdasarkan “koeksistensi antara duanegara berdasarkan perbatasan 1967.”
Para penandatangan memintapemerintah Prancis untuk mengakui Negara Palestina dan menuntut PBB untukmemberlakukan embargo senjata terhadap “Israel” dan untuk menjatuhkansanksi yang ditargetkan terhadap pejabat Israel yang paling terlibat dalamkejahatan apartheid.
Mereka menuntut penghapusanhambatan di Prancis untuk menyerukan boikot produk Israel. (at/pip)
