Sebuah laporan dari Komisi PenyelidikanInternasional Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa terbaru tentang PendudukanPalestina dan Yerusalem (Al-Quds) menyimpulkan bahwa penjajahan Israel yangberkelanjutan atas tanah Palestina dan tindakan diskriminasi terhadap warganyamenjadi akar penyebab dari ketegangan yang berulang ketidakstabilan dankonflik yang berlarut-larut di kawasan tersebut.
Dalam laporan yang dikeluarkan hari iniSelasa Komisi Penyelidikan mencatat bahwa impunitas Israel dari sanksi hukum memicutumbuhnya perasaan dendam di antara rakyat Palestina.
Komite menganggap bahwa pemindahan paksa warga danancaman pemindahan yang terus berkelanjutan pembongkaran pembangunan danperluasan pemukiman kekerasan pemukim dan pengepungan yang diberlakukan diJalur Gaza adalah semua faktor yang mengarah pada terulangnya &ldquolingkaran setankekerasan.&rdquo
Kepala komite investigasi Navanethem Pillaymengatakan  “Sebagian besar temuandan rekomendasi mengenai akar penyebab diarahkan ke Israel dan ini merupakanindikasi dari sifat konflik yang tidak seimbang dan realitas negara penjajahkepada negara lain.
“Kami juga menyimpulkan bahwa sebagianbesar dari rekomendasi ini belum dilaksanakan termasuk seruan untuk memastikanakuntabilitas atas pelanggaran Israel terhadap hukum humaniter internasionaldan hukum hak asasi manusia internasional” tambah Pillay.
Dia melanjutkan “Kegagalan untukmenerapkan rekomendasi selain kasus impunitas Israel dari sanksi yang merupakanbukti konklusif bahwa Israel tidak berniat untuk mengakhiri pendudukan disamping diskriminasi yang sedang berlangsung terhadap Palestina adalah intidari pelanggaran sistematis yang berulang di wilayah Palestina yang didudukitermasuk Yerusalem (Al-Quds) Timur.”
Laporan komite juga menunjukkan bahwa OtoritasPalestina sering menggunakan pendudukan sebagai dalih untuk melakukanpelanggaran hak asasi manusia dan sebagai alasan utama ketidakmampuannyamenyelenggarakan pemilihan legislatif dan presiden.
Komisi Penyelidikan mengeluarkan laporansetebal 18 halaman setelah melakukan evaluasi atas rekomendasi yang dibuat olehkomisi penyelidikan dan pencari fakta sebelumnya dan mekanisme PerserikatanBangsa-Bangsa lainnya di samping dengar pendapat khusus.
Komite menjelaskan bahwa mereka mengirim duamisi ke Jenewa dan satu ke Yordania dan mengorganisir konsultasi denganberbagai pemangku kepentingan termasuk dengan organisasi masyarakat sipilIsrael dan Palestina.
Dalam laporannya Komisi Penyelidikan berfokuspada temuan dan rekomendasi yang terkait langsung dengan akar penyebab di balikketegangan yang berulang ketidakstabilan dan konflik yang berkepanjangan.
Menurut analisis Komite kegagalan mengimplementasikanrekomendasi-rekomendasi dasar merupakan akar konflik. Sejumlah isu lintassektoral ditemukan yang menjadi inti dari sebagian besar rekomendasi termasukkurangnya penghormatan Israel terhadap hukum dan kebiasaan perang termasukyang terkait pendudukan militer pelanggaran dan penyalahgunaan hak individudan kolektif dan kurangnya pertanggungjawaban.
Disebutkan bahwa laporan ini akan disampaikanpada sidang ke-50 Dewan Hak Asasi Manusia pada 13 Juni 2022 dan kesimpulannyamenyatakan bahwa Komisi Penyelidik akan melakukan penyelidikan dan analisishukum atas dugaan pelanggaran dan pelanggaran dan akan bekerja denganperadilan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan tanggung jawab pidanaindividu dan tanggung jawab negara dan lembaga terlebih lagi Komite akanmempertimbangkan dengan cermat tanggung jawab negara ketiga dan aktor swastadalam kelanjutan kebijakan pendudukan. (at/pip)
