Ketua dewan lokal wilayah Kafr Qara pengacaraFiras Badhy menyampaikan seruan mendesak kepada partai-partai politik dan aktivissipil dan publik di masyarakat Palestina di dalam wilayah jajahan tahun 1948untuk mengambil peran efektif dalam mencegah realisasi perintah pembongkarandan denda keuangan mahal yang dikenakan oleh otoritas pendudukan Israel.
Badhy mengatakan dalam sebuah pernyataan persbahwa otoritas pendudukan Israel mengeluarkan pelanggaran terhadap ratusan saranadan kebutuhan komersial dan rumah di daerah Wadi Ara dan kota-kota Palestina didalamnya dengan alasan membangun tanpa izin.
Badhy memperingatkan eskalasi yang dilakukanoleh otoritas pelaksana Israel dengan mengeluarkan pelanggaran dan denda danmendistribusikan pemberitahuan pembongkaran baru terutama karena eskalasi initerjadi pada puncak upaya yang dilakukan oleh otoritas lokal Arab Palestina untukmempercepat perencanaan penerbitan izin bangunan untuk rumah dan kepentingankomersial.
Dia menjelaskan bahwa bahayanya masalah initerletak pada ancaman untuk menutup kepentingan komersial yang akanmempengaruhi mata pencaharian ratusan keluarga Palestina dan mendorong merekake dalam lingkaran pengangguran selain merugikan ekonomi otoritas lokal yangmenderita dari pendapatan yang sedikit. dengan tidak adanya kawasan industri.
Dia mengaitkan keterlambatan dalammempersiapkan peta rinci di kota-kota Palestina dengan diskriminasi yangdilakukan oleh otoritas pendudukan terhadap minoritas dan pemerintah lokal Arabdi dalam negeri dalam semua hal yang berkaitan dengan alokasi apa yang disebut”tanah negara” untuk ekspansi dan konstruksi dan untuk menahan diridari memperluas lingkup pengaruh untuk kota-kota di dalamnya.
Badhy mengimbau kelompok masyarakat sipil danpolitik dan komite rakyat yang ada untuk menyiapkan rencana untuk memerangilangkah-langkah Israel ini dengan menggunakan sarana hukum yang tersedia.
Ia juga menyerukan selain memperluas lingkaranperjuangan rakyat dan politik juga menggagalkan undang-undang bangunan danorganisasi atau yang dikenal sebagai “Hukum Kaminets” yangmerupakan dalih hukum utama untuk denda dan perintah pembongkaran yangdilakukan Israel. (at/pip)
