Pusat Hak Asasi Manusia Palestina atau PCHR (Palestinian Centerfor Human Rights) mengutuk keputusan pendudukan Zionis untuk membangunribuan unit rumah di permukiman Yahudi di Tepi Barat pada saat PengadilanTinggi Israel menyetujui pemindahan ratusan warga Palestina dari tanah merekadi Hebron.
PCHR mengatakan bahwa keputusan pendudukan Israel ini “mengukuhkansistem apartheid yang dijalankan oleh negara pendudukan Israel di tengah-tengahsikap diam masyarakat internasional.”
Dia menyatakan bahwa di antara langkah-langkah terbaru dalam perluasanpermukiman Yahudi Pemerintah Administrasi Sipil Israel di Tepi Barat pada hariJumat (6/5/2022) mengumumkan bahwa subkomite permukiman Yahudi di DewanPerencanaan Tertinggi akan mengadakan pertemuan dengan tujuan menyetujui rencanapermukiman baru yang mencakup pembangunan 3.988 unit rumah di permukiman-permukimanYahudi.
Pertemuan ini berlangsung menyusul persetujuan Menteri PertahananIsrael Benny Gantz atas tuntutan para pemukim pendatang Yahudi untuk menyetujuiproyek pembangunan permukiman Yahudi baru.
PCHR memperingatkan bahwa persetujuan proyek permukiman Yahudi ini adalahdalam kerangka pertukaran politik antara partai-partai sayap kanan ekstrimIsrael untuk menjamin kelangsungan pemerintahan saat ini yang dipimpin olehNaftali Bennett dengan dalih bahwa anggota Knesset dari partai Yaminamembutuhkan persetujuan agar tidak memisahkan diri dari koalisi pemerintah.
Dia menekankan bahwa persetujuan ini sudah ditunggu-tunggu sebagaihasil dari dukungan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett pada kejahatan permukimanYahudi. Seperti yang dia katakan sebelumnya pada 5 April lalu selamakunjungannya ke markas pasukan pendudukan Israel di Tepi Barat &ldquoKami terus melanjutkandan akan terus membangun permukiman Yahudi di Tepi Barat (Yudea dan Samaria). Tidakakan ada pembekuan permukiman Yahudi di sini.&rdquo
Berbeda dengan rencana perluasan permukiman Yahudi PengadilanTinggi Israel Kamis lalu melegalkan pengusiran ratusan warga Palestina daritanah mereka di Masafer Yatta di Hebron setelah menolak keberatan yangdiajukan 12 komunitas Palestina dengan jumlah warga 2000 jiwa untuk menentangkeputusan tahun 1980 untuk menutup Masafer sepenuhnya dan menyatakan lebihdari 30.000 hektar tanahnya sebagai zona (tembak 918) tanpa peduli bahwa daerahtersebut adalah daerah berpenduduk.
Dengan keputusan ini tentara pendudukan Israel diizinkan untukmengambil semua tindakan yang dianggap tepat termasuk latihan militer dengannama apa pun di antara rumah-rumah warga dan memindahkan mereka dari daerahitu kapan saja. (was/pip)
