Pusat hak asasi manusia &ldquoAdalah&rdquo di wilayah Israelmenyebut undang-undang “kewarganegaraan” yang disahkan olehpemerintah Israel yang mencakup klausul yang melarang penyatuan keluarga untukkeluarga Palestina di mana salah satu pasangan adalah penduduk Tepi Barat atauJalur Gaza sebagai ” hukum paling rasis di dunia.&rdquo
Adalah mengatakan dalam pernyataan pers”Undang-undang yang mencegah penyatuan keluarga adalah salah satuundang-undang paling rasis di dunia karena tidak ada negara di dunia yangmencegah warganya menggunakan hak mereka untuk membentuk keluarga atas dasarkebangsaan atau kenegaraan. afiliasi etnis.”
Dia menekankan bahwa Knesset telah berulangkali memperbarui undang-undang ini selama 18 tahun untuk tujuan demografisrasis untuk mempertahankan mayoritas Yahudi di wilayah 1948 dan Al-Qudssejalan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Kebangsaan rasis yangmenetapkan supremasi Yahudi sebagai prinsip konstitusional.”
45 anggota parlemen Israel Knesset memilihmendukung pengesahan undang-undang dan 15 menentangnya.
Undang-undang tersebut dibahas selama tiga hariterakhir dan ketentuannya dipilih oleh Komite Urusan Luar Negeri dan KeamananKnesset.
Daftar Konsolidasi yang dipimpin oleh MansourAbbas mitra dalam koalisi pemerintah menyatakan penentangannya terhadapundang-undang tersebut bahkan jika pemungutan suara berubah menjadi mosi tidakpercaya kepada pemerintah sementara partai Meretz juga abstain dari pemungutansuara sementara hak -partai-partai di oposisi memilih menentang undang-undangini dengan tujuan mempermalukan pemerintah.
Patut dicatat bahwa pertama kali sebuah klausuldiberlakukan untuk mencegah penyatuan keluarga Palestina adalah pada tahun2003 dan sejak itu telah diperpanjang setiap tahun dengan dukungan darikoalisi dan partai-partai oposisi dengan pengecualian dari partai-partai Arabdan Meretz.
Voting suara tentang undang-undang itu sempatditunda beberapa kali selama masa pemerintahan saat ini setelah berakhir padapertengahan tahun lalu. Tetapi Knesset meratifikasi undang-undang tersebutdalam pembacaan pertamanya pada 7 Februari. (at/pip)
