Kongres Rakyat Palestina di Luar Negeri – pada hari Sabtu (26/2/2022)- menyerukan pembentukan front nasional yang menyatukan rakyat Palestina di dalamdan luar negeri atas dasar perlawanan dan hak kembali pengungsi Palestina.
Hal tersebut disampaikan dalam sesi pembukaan protokoler yangdiselenggarakan oleh Kongres Rakyat Palestina di Luar Negeri Sabtu (26/2/2022)di Istanbul pada kongres kedua yang diikuti oleh lebih dari seribu tokohPalestina dari lima puluh negara dan para pejabat Turki dan Arab.
Hisham Abu Mahfouz ketua panitia persiapan kongres mengatakan “Al-Qudsadalah kompas rakyat Palestina di dalam dan luar negeri. Al-Quds berada digaris depan situasi Palestina dalam menghadapi pendudukan Zionis di tanah Palestina.&rdquo
Dia menyatakan bahwa kongres tersebut digelar di tengah-tengah kondisiberbahaya yang menarget isu persoalan Palestina dan situasi politik Palestinayang kritis. Dia menyatakan pentingnya menciptakan gerakan politik dan rakyatPalestina untuk keluar dari krisis Palestina dan mengembalikan peranorang-orang Palestina di luar negeri dalam proyek nasional.
Abu Mahfouz mengumumkan terpilihnya Munir Shafiq sebagai ketua KongresRakyat Palestina di Luar Negeri. Dia menyatakan bahwa Kongres Rakyat Palestinadi Luar Negeri akan mempersemahkan inisiatif politik berdasarkan proyekreformasi untuk realitas Palestina dan mewujudkan persatuan nasional.
Sementara itu Munir Shafiq Ketua Kongres Rakyat Palestina di LuarNegeri menyerukan pembentukan front persatuan nasional yang terdiri dari kekuatan-kekuatanfaksi-faksi dan tokoh-tokoh Palestina untuk memikul tanggung jawab nasional melanjutkanjalan intifadhah dan pertempuran Saif al-Quds agar front nasional ini menjadilangkah penting di jalan penyatuan rakyat Palestina di dalam dan luar negeri sertamemobilisasi kekuatan-kekuatan vitalnya dalam pertempuran pembebasan dan hakkembali penungsi Palestina dalam menghadapi pendudukan Zionis.
Syafiq menyatakan bahwa Kongres Rakyat Palestina di Luar Negeri padatahap berikutnya akan bekerja untuk berkontribusi pada dialog terkait denganmasalah representasi dan pemilu peran dan kerangka kerja serta prosedurpraktis melalui dialog dan kerjasama dengan faksi-faksi perlawanan danberbagai tokoh dan kekuatan-kekuatan vital yang aktif dalam melawan pendudukan Israel.
Syafiq menilai bahwa keputusan presiden di Ramallah yang menganggapurusan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai bagian dari lembagaotoritas pemerintahan sendiri merupakan pendistorsian lemaga PLO yang semakinmeminggirkan peran dan kedudukannya serta memperdalam perpecahan danperselisihan di ranah Palestina.
Dia juga menyerukan untuk membentuk opini publik Palestina ArabIslam dan internasional yang lebih luas untuk mendukung kebijakan boikot dananti-normalisasi dengan entitas Zionis. (was/pip)
