Hamas menyerukankepada peserta KTT Uni Afrika yang akan digelar pada 5 &ndash 6 Februari ini untukmenolak keanggotaan Israel.
Dalam rilisyang diterima Pusat Informasi Palestina Jumat (4/2) Hamas mengatakan &ldquoNegarapenjajah masih dan terus melancarkan terorisme negara secara terencana dengansemua bentuk kejahatan terhadap hak bangsa Palestina wilayah dan tempat sucimelakukan kebijakan apartheid dengan kesaksian sejumlah Lembaga HAMinternasional terakhir laporan Amnesty Internasional yang menyebut Israelsebagai rezim apartheid.&rdquo
Hamas memandangpenerimaan Israel sebagai anggota Uni Afrika meski anggota pengawas sebagaipelanggaran nyata terhadap konvensi HAM Afrika landasan nilai danundang-undang Afrika yang menyatakan peperangan terhadap apartheid mengakhirikolonialisme serta hak menentukan nasib bagi setiap bangsa.
Penjajah zionistelah melanggar hukum internasional dan HAM menolak puluhan resolusiinternasional dan menolak melakukan rekomendasi komite PBB terkait kejahatanyang dilakukannya lanjut Hamas.
Hamas menyerusegenap pihak peduli Palestina di benua Afrika untuk  melakukan solidaritas bersama bangsaPalestina dan melakukan tekanan untuk menggagalkan keanggotaan penjajah zionisdi Uni Afrika yang landasan utamanya adalah memerangi penjajah dan apartheid.
Sebelumnya Al-Jazairtelah berhasil melakukan tekanan bersama sejumlah negara Afrika lainnyaseperti Afrika Selatan dan negara Arab Mesir dan Tunisia untuk mengusir Israeldari keanggotaan pengawas Uni Afrika dan menjadikannya sebagai agenda yangakan dibahas di KTT Afrika yang akan digelar pada 5 Februari ini di ibukotaEtiopia Adis Ababa.
Disebutkan bahwapenerimaan Israel sebagai anggota pengawas di Uni Afrika menimbulkanperpecahan di antara negara penentang dan pendukung.
KTT Afrika ke35 akan digelar selama dua hari 5 &ndash 6 Februari dengan tema: MembangunKetahanan Dan Pengembangan Sosial Dan Ekonomi Di Benua Afrika. Senegal akan menerimatongkat kepemimpinan sebagai Ketua Uni Afrika. KTT akan membahas agendaperbaikan system keorganisasian kondisi wabah covid di Afrika dan penguatanproses konstitusi dan pemilu di negara-negara Afrika. (mq/pip)
