Kementerian Luar Negeri Iran menolak resolusiMajelis Umum PBB tentang Holocaust dan menganggapnya sebagai eksploitasi Israel  terhadap perangkat PBB untuk menutupikejahatannya.
Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan dalampernyataannya kemarin Sabtu “Sebagaimana perwakilan Iran untuk PBB diNew York mengumumkan dalam sebuah pernyataan resmi yang menolak Iranmenekannya bahwa entitas rasis Zionis mengeksploitasi forum internasional untukmenutupi kejahatan hariannya terhadap Palestina.”
Kementerian Iran menambahkan “TindakanZionis ini adalah upaya lain untuk mengeksploitasi perangkat organisasiPerserikatan Bangsa-Bangsa untuk menutupi kejahatan harian entitas ini yangsayangnya disertai dengan dukungan dari blok Barat akhir-akhir ini.”
Pernyataan itu melanjutkan “Seperti yangjelas bagi semua kejahatan Perang Dunia Kedua dilakukan dengan motif rasis danekspansionis dan sekarang entitas Zionis telah menjadi pewaris dan pembawapanji dua pola kejahatan ini. Israel tetap menjadi satu-satunya entitas rasisyang memiliki ideologi ekspansionis.”
Kementerian Luar Negeri menambahkan”Republik Islam Iran selalu dan konsisten mengutuk genosida dalam keadaanapa pun dan dinilai tidak dapat dibenarkan. Alasan ini selama Perang Dunia IIIran menjadi tuan rumah bagi para pengungsi perang ini dari beberapa negaraEropa.”
Kementerian Iran juga melanjutkan “EntitasZionis palsu terus-menerus mencoba menggunakan korban Perang Dunia II danorang-orang Yahudi sebagai pembenaran atas praktik agresifnya yang memalukan. Entitasserta para pemimpinnya telah melakukan semua jenis kejahatan terutamakejahatan terhadap kemanusiaan terhadap rakyat Palestina dan rakyatnegara-negara di kawasan itu yang melanggar hukum internasional selama tujuhdekade terakhir.”
Pernyataan itu menekankan bahwa “genosidapembunuhan pembersihan etnis penghancuran rumah dan pengepungan manusiaadalah di antara kejahatan yang terus dilakukan oleh entitas Zionis.
Kementerian Luar Negeri Iran menyimpulkanpernyataannya dengan mengatakan “Republik Islam menegaskan bahwa mencegahterulangnya bencana sejarah memerlukan riset sejarah yang harus dilakukan tanpapenilaian politik sebelumnya. Oleh karena itu metode represif seperti itutidak dapat diterima dan keputusan seperti itu tidak dipertimbangkan.pendekatan konsensual dan karena itu ditolak.” (at/pip)
