Komisi Internasional untuk Mendukung Hak-HakRakyat Palestina “Hashd” menegaskan bahwa tahun 2021 menjadi saksi penurunantajam dalam situasi hak asasi manusia secara keseluruhan di wilayah Palestina yangbelum pernah terjadi sebelumnya.
Ini disampaikan dalam selama konferensi persyang digelar Hashd hari ini Selasa di markas besarnya di Kota Gaza untukmenjelaskan pelanggaran dan kejahatan paling menonjol pendudukan Israel atashak-hak rakyat Palestina selama tahun 2021 yang lalu
Kelemahan dalam Mengefektifkan Perjanjian Internasional
Kepala Badan Kewenangan dan Ahli Hukum Dr.Salah Abdul menegaskan perlunya mengaktifkan dan mengefektifkan kampanyesolidaritas terhadap rakyat Palestina untuk mengisolasi pendudukan Israelsecara politik ekonomi budaya dan akademis.
Dia mengatakan “Tahun 2021 menjadi saksi kemerosotandan memburuk secara tajam dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam situasi dankondisi hak asasi manusia secara keseluruhan di Palestina yang didudukiterutama di Jalur Gaza dan dibutuhkan aktivitas dan efektifitas internasionalyang lemah.
Dia menyinggung berlanjutnya kelanjutanpelanggaran Otoritas Palestina dimana yang paling serius adalah kelanjutan hukumankolektif dan massal terhadap pegawai dan karyawan dari warga Gaza yangmenyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang belum pernahterjadi sebelumnya.
Dia menambahkan bahwa keadaan penurunan seriusdalam hak dan kebebasan dan kelemahan lembaga resmi utama yang berkontribusipada melemahnya front dan situasi dalam negeri dan merusak kemampuan sistempolitik Palestina untuk menghadapi tantangan eksternal yang dihadapi perjuangannasional kita.
Internasionalisasi Konflik dengan Pendudukan
Abdul Aty meminta masyarakat internasional danPBB untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan menegakkan resolusi PBB yangmenjamin hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri termasuk resolusiyang menegaskan ilegalitas pendudukan Israel pemukiman dan blokade danilegalitas setiap amandemen status khusus Al-Quds.
Dia menekankan perlunya kerja keras mengaktifkanprosedur yang ditetapkan dalam Bab VI dan VII Piagam PerserikatanBangsa-Bangsa untuk memastikan penghentian kontrol kolonial atas rakyatPalestina dan pelanggaran hak-hak fundamental dan hak-hak mereka yang tidakdapat diubah dan diganti.
Abdul Aty menegaskan kembali perlunya bergerakmaju dan terus berusaha selama 2022 dari semua pihak untuk memastikankesepakatan tentang program dan strategi nasional berdasarkaninternasionalisasi konflik dengan pendudukan Israel mengaktifkan prosesmeminta pertanggungjawaban para elit pendudukan mengisolasi pendudukan Israeldan memperkuat gerakan boikot.
Mempercepat Penyelidikan atas Kejahatan TerhadapWarga Palestina
Sementara itu Koordinator Unit Kebijakan diKomite Mobilisasi Internasional Rana Hudeeb di Badan Hashd meminta KantorKejaksaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mempercepat investigasiyang sedang berlangsung untuk memastikan efektivitas pengadilan internasionalini dalam menuntut pelaku kejahatan yang dijelaskan dalam Statuta Roma yangdilakukan terhadap rakyat Palestina.
Ia mendesak Liga Negara-negara Arab danOrganisasi Kerjasama Islam untuk merealisasikan keputusan KTT menjadilangkah-langkah praktis untuk mendukung ketabahan rakyat Palestina di bawahpendudukan dan untuk menghentikan normalisasi Arab dengan pendudukan Israel.
Keluar dari Belenggu Oslo
Hadeeb meminta “Otoritas Palestina”untuk berhenti bertaruh pada jalur negosiasi dan penyelesaian politikmenginternasionalkan konflik dengan pendudukan Israel dan melepaskan diri darikewajiban dan pembatasan Kesepakatan Oslo.
Badan ini menuding presiden Otoritas eksekutifdan pemerintah nasional Palestina bertanggung jawab secara hukum ataspelanggaran serius dan kelanjutan sanksi terhadap Jalur Gaza dan tindakan permusuhanlainnya terhadap warga yang dilakukan oleh dinas keamanan dan elemen berpakaiansipil di kapasitas fungsional mereka.
Hadeeb mengingatkan pentingnya menyerukanlembaga kepresidenan dan pemerintah Palestina untuk segera mengeluarkankeputusan untuk mengadakan pemilihan umum presiden dan legislatif dan DewanNasional Organisasi Pembebasan (PLO) menetapkan tanggal merekaselambat-lambatnya akhir tahun ini dan mengembangkan solusi yang tepat untukmemastikan bahwa mereka yang tinggal di kota Yerusalem (Al-Quds) danpartisipasi mereka Yerusalem dalam pemilu dan tunduk pada persetujuanpendudukan Israel. (at/pip)
