Meskipun pemerintah pendudukan Israel berganti dan Netanyahu sudahlengser dari panggung pemerintahan bertepatan dengan perubahan yang terjadipada pemerintahan Amerika Serikat yang paling mendukung permukiman Israel selamaera mantan Presiden Donald Trump maka persekutuan agenda pemerintahanpendudukan Israel yang tidak berubah pada tahun 2021 adalah masalah kolonipermukiman sehingga pemerintahan pendudukan dikenal sebagai pemerintahan para pemukimpendatang.
Menteri Elkin dari partai “Harapan Baru” di pemerintahanBennett mengatakan “Memperkuat eksistensi Yahudi di Yudea dan Samaria (TepiBarat) adalah perkara fundamental bagi visi Zionis.” Hal tersebut diasampaikan menanggapi pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri AS NedPrice dalam konferensi pers pada 26 Oktober 2021 yang menyatakan &ldquoAmerikaSerikat sangat cemas dan khawatir dengan rencana pemerintah Israel atasberkembangnya ribuan unit di sejumlah blok perrmukiman Israel di antaranya diTepi Barat. Kami sangat menentang hal itu.” .
Kepala dewan pemukiman “Samaria” (Tepi Barat utara)Yossi Dagan mengatakan kepada Saluran TV7 Israel pada 19 Oktober 2021″Kami tidak akan membiarkan pembekuan pembangunan permukiman Yahudi (diTepi Barat) baik di era pemerintahan ini maupun di pemerintah lainnya.”
Menurut pernyataan gerakan hak asasi manusia Israel “PeaceNow” koloni Israel di wilayah Tepi Barat (termasuk al-Quds Timur) meliputi145 blok permukiman besar dan 140 koloni permukiman liar (tidak mendapatkanizin dari pemerintah Israel). Jumlah pemukim pendatang Yahudi hingga tahun 2021mencapai sekitar 660.000 orang. Sebanyak 230.000 di antaranya tinggal di (al-QudsTimur) dan sekitarnya sementara mayoritas (440.000) tinggal di Tepi Baratkhususnya di blok-blok pemukiman utama. Jumlah mereka ini 14 persen daripopulasi Tepi Barat.
Michael Lynk (Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia diWilayah Pendudukan Palestina) dan Balakrishnan Rajagopal (Pelapor Khusustentang hak atas perumahan yang layak) dalam sebuah pernyataan pada 11 Maret 2021menyatakan bahwa &ldquoBerdasarkan Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasionalpemukiman-permukiman Israel tersebut adalah kejahatan perang dan harusdiperlakukan seperti itu oleh masyarakat internasional.&rdquo
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan pada tahun 2021 telah mendokumentasikan lebih dari 700 kasusserangan yang dilakukan para pemukim pendatang Yahudi terhadap warga Palestinalebih dari 90% di antaranya belum dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut daripemerintah pendudukan Israel.
Langkah-langkah permukiman yang digesa
September dan Oktober tahun ini (2021) dianggap sebagai bulan palingberbahaya dalam hal keputusan-keputusan yang dikeluarkan secara terang-teranganoleh pemerintah pendudukan Israel mengenai pembangunan permukiman Israel diTepi Barat. Di mana Dewan Perencanaan Tertinggi dari pemerintahan sipil Israeldalam sebuah pertemuan pertama dalam hampir satu tahun telah menyetujui sebuahrencana untuk membangun 3.144 unit permukiman di 30 blok permukiman dan kolonipermukiman liar di Tepi Barat dan al-Quds.
Keputusan yang dikeluarkan pada paruh kedua Oktober lalu didahuluioleh pengumuman dari saluran TV7 Israel tentang rencana membangun 104 unit permukimandi blok permukiman Gilo barat daya al-Quds di poros kereta api ringan yangmembantu mengepung al-Quds dan memisahkannya dari Tepi Barat.
Selain hal di atas pendudukan Israel pada 21 September 2021 mengumumkantekad pemerintahnya untuk mendirikan sinagog di blok-blok permukiman Yahudi diTepi Barat dan daerah lain serta memasukkannya ke dalam rencana prioritasnasional pemerintah pendudukan Israel. Ini adalah langkah yang menambah upaya pendudukanIsrael untuk mengukuhkan permukiman dan memantapkan karakter keagamaan untuk permukiman-permukimantersebut.
Menteri Urusan Agama Zionis Matan Kahane pada (20-9-2021) mengumumkanrencana untuk mendirikan sinagog-sinagog di beberapa “kota-kotaIsrael” termasuk di permukiman-permukiman Israel di Tepi Barat. Dia menegaskanbahwa keputusan tersebut adalah prioritas bagi pemerintahannya.
Menurut rencana ini dana senilai $625 juta akan didistribusikan ke30 blok permukiman dengan dalih adanya kekurangan tempat ibadah bagi kaumYahudi di permukiman-permukiman tersebut.
Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan gerakan Peace NowIsrael tahun 2021 selain hal di atas pemerintah pendudukan Israel bekerjauntuk menerapkan tujuh langkah permukiman besar di wilayah pendudukan termasukkemajuan dalam tiga proyek permukiman besar di al-Quds Timur dan sekitarnya.
Tanah Bandara Qalandia
Bandar Udara Qalandia didirikan pada tahun 1920 yaitu 28 tahunsebelum Nakbah dan pendudukan Israel menguasainya setelah itu hingga ditutuppada tahun 2000 dengan pecahnya intifadhah kedua.
Patut dicatat bahwa Menteri Kerja Sama Regional Zionis IssawiFreij pada (30-11-2021) menyerukan kepada pemerintah Zionis untuk memulihkandan membuka kembali bandara Atarot (Qalandia) di al-Quds sebagai bandarabersama Israel-Palestina.
Hal tersebut disampaikan sebelum Komite Perencanaan dan PembangunanPemerintah Kota Israel membahas rencana untuk membangun kampung baru dengankapasitas 9.000 unit rumah di landasan pacu Bandara Atarot di al-Quds yangberarti menghancurkan bandara dan landasan pacu seluas 2.000 hektar. Namun bocoranpers mengenai menyatakan bahwa intervensi AS menghambat proyek tersebut.
Kepala Komite Perlawanan Anti Tembok Apartheid Walid Assafmengatakan kepada Pusat Informasi Palestina bahwa proyek permukimantersebut adalah proyek paling berbahaya untuk tahun 2021 karena berarti menyempurnakanisolasi al-Quds dan mengganggu tatanan sosial dan ekonomi al-Quds. kotaQalandia dan kamp-kamp pengungsinya Kafr Aqab Al-Jedira Al-Ram dan BeitHanina.
Jika permukiman ini didirikan maka permukiman tersebut akanmenjadi koloni permukiman pertama di tanah (timur al-Quds) sejak negara pendudukanIsrael menyetujui pembangunan permukiman Yahudi “Har Homa” yangdidirikan di Gunung Abu Ghneim pada tahun 1997.
Lembah Yordan
Humsa al-Fawqa adalah tajuk konfrontasi pertama tahun 2021 diLembah Yordan setelah daerah tersebut dihancurkan dan pemiliknya dipindahkanlebih dari lima kali antara Februari dan Mei 2021 setelah dibangun kembali olehpara aktivis dan warga.
Humsa adalah desa Palestina pertama yang benar-benar ditinggalkansetelah 1967. Menurut statistik Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan(OCHA) pada waktu itu pembongkaran di Khirbet Humsa adalah pemindahan paksaterbesar dalam beberapa tahun.
Menurut Ketua Dewan Badui Badui di al-Maleh Mahdi Daraghmeh rencanapemindahan Humsa hanyalah salah satu episode dari serangan komprehensif yang ditempuhsetelah itu ke beberapa situs di Wadi al-Maleh di Lembah Yordan utara terutamapenguasaan semua mata air termasuk Sakut dan Ain Hilweh pada Agustus 2021yang merupakan satu-satunya sumber air terbuka yang tersedia di daerahtersebut.
Pada 10-2021 surat kabar “Israel Today” mengatakan:Kementerian Pembangunan dan Perumahan Zionis sedang mengerjakan rencana untukmenggandakan jumlah pemukim pendatang Yahudi di sepanjang tanah Lembah Yordandengan mengalokasikan 90 juta shekel untuk memperkuat permukiman yang ada.
Menurut Badan Pusat Statistik Pendudukan Israel jumlah pemukim pendatangYahudi di Lembah Yordan diperkirakan 6000 pemukim. Sedangkan sumber Palestina menyatakanbahwa jumlah mereka telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir mencapai13.000 pemukim tersebar di 38 blok permukiman yang dibangun di atas tanahseluas 12.000.000 meter persegi di samping 60.000.000 meter persegi tambahan. Sebagianbesar permukiman Yahudi di Lembah Yordan milik dewan pemukiman regional yangdikenal sebagai “Arvot Hurden” dan “Mejilot”.
Peran lemah di level resmi
Pakar pemukiman Muhammad Elias tidak melihat pemerintah danotoritas Palestina memainkan peran yang diperlukan dalam menghadapi serangan permukiman.Dia menyatakan bahwa yang diperlukan adalah: rencana nasional yang serius untukbenar-benar memutuskan hubungan dengan pendudukan Israel selama pembangunanpermukiman Yahudi terus berlangsung.
Dia menambahkan bahwa gerakan internasional juga lemah. Tidak sebandingdengan tingkat serangan permukiman di lapangan. Oleh karena itu perlu mengaktifkanpenuntutan internasional pada pendudukan Israel dan mengajukannya ke pengadilansecara internasional membawa masalah permukiman ini ke pengadilan internasionalbersamaan dengan kerja rakyat yang serius dan mendalam di lapangan yangmembingungkan proyek-proyek permukiman Israel.
Arif Daraghmeh seorang peneliti pemukiman dan Lembah Yordansetuju bahwa kinerja umum Otoritas Palestina dalam menangani masalah pemukimandan Lembah Yordan tidak cukup. Sementara warga di Lembah Yordan dibiarkanmenghadapi masalah ini sehingga yang berlaku adalah prinsip “Pergilah kamudan Tuhanmu untuk berperang.” Spirit juang rakyat untuk bertahan dalammenghadapi serangan permukiman Israel membutuhkan kebijakan nasional yangmendukung secara aktif terorganisir selalu eksis dan berkelanjutan. (was/pip)
