Salah Abdel Aty ketua International Commission to SupportPalestinian Rights menegaskan bahwa keputusan Inggris yang mengklasifikasikan Hamassebagai gerakan “teroris” merupakan keberpihakan kepada pendudukanIsrael dan bentuk partisipasinya dalam kejahatan yang dilakukan pendudukanIsrael terhadap Palestina.
Dalam wawancara dengan Pusat Informasi Palestina Abdel Atymenjelaskan bahwa pengumuman Inggris tersebut akan berdampak pada pendukunghak-hak Palestina dan aktivis Palestina di Inggris.
Dia mengatakan keputusan Inggris mendukung pendudukan Israelsejalan dengan kejahatannya dan tidak sejalan dengan hukum internasional danresolusi PBB yang melegitimasi perlawanan terhadap pendudukan.
Dia menambahkan keputusan ini dikeluarkan dalam konteks kebijakankolonial Inggris dan dukungan untuk pendudukan bersenjata agar menjadi mitradalam kejahatan pendudukan Israel dan sebagai bentuk perpanjangan dariDeklarasi Balfour.
Dia melanjutkan keputusan Kantor Kementerian Dalam Negeri Inggris yangmengklasifikasikan Hamas sebagai “organisasi teroris” adalah perilakubaru Inggris yang menyangkal hak rakyat untuk melawan penjajah. Kami mengecamdan mengutuk dengan sangat keras pengumuman Menteri Priti Patel yangmengklasifikasikan Hamas sebagai “organisasi teroris” dan melarangaktivitasnya di seluruh Inggris.
Keputusan-keputusan serupa
Abdel Aty menjelaskan bahwa langkah Inggris ini muncul setelahkeputusan Amerika dan Eropa yang sangat mirip dengan menganggap sejumlahgerakan organisasi dan tokoh Palestina sebagai organisasi teroris.
Dia menyebutkan di antara keputusan-keputusan tersebut yang palingmenonjol. Dia mengatakan &ldquoPada tahun 2018 Departemen Keuangan Amerika masukkanIsmail Haniyah Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan seoranganggota di Dewan Legislatif Palestina ke dalam daftar teroris.&rdquo
Pada pertengahan Oktober 2017 Dr. Ramadhan Abdullah ShallahSekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam di Palestina – pada saat itu – dantawanan Ahlam Al-Tamimi yang dibebaskan dari penjara Israel bersama dengandelapan warga Palestina lainnya dimasukkan dalam daftar orang yang dicari BiroInvestigasi Federal AS (FBI).
Pada tahun 2014 Departemen Luar Negeri AS menambahkan nama Ziadal-Nakhala Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam ke dalam daftar&ldquoteroris&rdquo.
Dia berpendapat bahwa perilaku Inggris ini menyiratkan pengabaian Inggrisyang baru dan terang-terangan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional danmemberi lampu hijau kepada negara pendudukan Israel dengan melarang rakyatPalestina melaksanakan hak-haknya yang sah terutama hak mereka untuk melawanpenjajah yang memerangi mereka.
Menurutnya keputusan Inggris ini merupakan perpanjangan darikebijakan yang sama yang menghasilkan Janji dan Deklarasi Balfour.
Perlawanan itu sah  
Abdel Aty menegaskan bahwa hukum internasional memberi hak kepadarakyat yang berada di bawah pendudukan militer untuk melawannya dalam segalabentuk untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan mereka baik politik maupun ekonominya.
Dia mengatakan keputusan Inggris yang baru terhadap Hamas ini memberikanbukti tambahan tentang bias dan keberpihakan Inggris dan Barat kepada entitaspendudukan Israel dengan mengorbankan hukum dan keadilan internasional.
Dia menganggap pemerintah Inggris harus memikul tanggung jawabinternasional karena sebagai mitra bagi setiap kejahatan Israel terhadapPalestina terutama segala yang berafiliasi kepada Hamas. Dia menegaskan bahwaberbagai laporan internasional membuktikan bukti konklusif bahwa pendudukanIsrael adalah pihak yang melakukan terorisme internasional terhadap rakyatPalestina dan bahwa perlawanan Palestina berkomitmen pada norma dan perjanjianinternasional yang mengatur konflik bersenjata internasional.
Abdel Aty mendesak kepada para diplomat Palestina Arab dan Islamuntuk bekerja keras guna menjamin bahwa pemerintah Inggris menarik kembali keputusanterbarunya serta agar mengembangkan dan menerbitkan daftar hitam yangmencantumkan nama-nama pemimpin Israel yang dituduh melakukan kejahataninternasional termasuk kejahatan terorisme. (was/pip)
