Sebuah laporan dari Kantor Koordinator KhususPerserikatan Bangsa-Bangsa untuk Proses Penyelesaian Timur Tengah memperingatkanlangkah pendekatan parsial dalam mengatasi tantangan politik ekonomi dankeamanan yang saat ini terjadi di Palestina. Hal ini diprediksi akanmenciptakan siklus manajemen krisis yang berkelanjutan dan bukanmenyelesaikannya.
Laporan yang baru dirilis yang akandipresentasikan pada pertemuan Komite Penghubung Ad Hoc (AHLC) berikutnya diibukota Norwegia Oslo pada 17 November nanti menyoroti kebutuhan mendesakuntuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan yang sedang berlangsung yangdihadapi Otoritas Palestina dan warga Palestina. Laporan juga mendesak tanggapanterkoordinasi dan solusi integral atas situasi yang semakin berbahaya ini.
Laporan baru ini menggambarkan situasi ekonomidan keuangan di Palestina sebagai “mengerikan”. Terjadi penurunantajam dalam PDB per kapita Palestina pada tahun 2020 setelah bertahun-tahunmengalami stagnasi ekonomi di Tepi Barat.
Laporan menekankan bahwa ekonomi di Jalur Gazatelah memburuk selama beberapa dekade dan tingkat pengangguran masih tinggiterutama di kalangan wanita.
Laporan PBB ini menambahkan bahwa selainkebocoran pajak jangka panjang lainnya yang berkontribusi pada krisis entitasIsrael terus memotong dan menyimpan sebagian dari keuntungan kliring yangsetara dengan jumlah yang dibayarkan Otoritas Palestina kepada tawanan Palestinadi penjara Israel keluarga mereka atau keluarga mereka yang terbunuh atauterluka dalam serangan Israel menurut laporan itu.
&ldquoSulit bagi Otoritas Palestina untuk memenuhibelanja minimalnya apalagi melakukan investasi penting dalam ekonomi danrakyat Palestina&rdquo kata Koordinator Khusus PBB untuk Proses Penyelesaian TorWencesland.
Dalam konteks parahnya krisis yang dialamiPalestina hingga pada tahun 2021 laporan tersebut menyerukan kepada pemerintahpendudukan Israel Otoritas Palestina dan masyarakat internasional untuk bekerjabersama dalam merespon secara terpadu dalam beberapa bulan mendatang.
Koordinator PBB ini memperingatkan bahwa situasidi Palestina tetap sangat rapuh. Harus ada lebih banyak langkah yang harusdiambil untuk mengurangi ketegangan di Al-Quds dan mempertahankan penghentianpermusuhan di Gaza aktivitas pemukiman dan kekerasan terkait pemukimpembongkaran dan penggusuran dan operasi keamanan Israel di Area A yang terusmelemahkan Otoritas Palestina institusinya dan prospek solusi dua negara.
Ia menekankan bahwa solusi jangka pendek yangfokus pada menstabilkan dan mengelola krisis baru-baru ini diperlukan tetapi halitu dinilai tidak cukup.
Ia juga menambahkan bahwa untuk mewujudkan kemajuanpada isu-isu politik utama dan menciptakan kemajuan berkelanjutan di semuajalur ini diperlukan perubahan kebijakan dari para pihak reformasi tatakelola dan reformasi sosial dan ekonomi.
Koordinator PBB ini mencatat bahwalangkah-langkah tersebut dapat membantu membuka dukungan negara donor internasionaldan sumber-sumber baru pendanaan publik dan swasta.
Ia memperingatkan langkah-langkah sepihak yangmemperburuk rangkaian ketegangan atau menyebabkan konflik yang akanmembahayakan kemajuan apa pun untuk memperbaiki situasi di wilayah Palestinadan menghindarkan negara atau pihak donor meningkatkan dukungan mereka.(at/pip)
