Perdana Menteri Israel Naftali Bennett kembalimenegaskan penolakan pemerintahnya terhadap pembukaan kembali Konsulat Amerika dikota Al-Quds. Pemerintahnya berniat melegalkan kavling terdepan permukiman “Avitar”di Jabal Sabih di Tepi Barat.
Hal ini disampaikan saat konferensi persbersama dengan Menteri Luar Negeri Yair Lapid dan Menteri Keuangan AvigdorLieberman pada Sabtu malam mengomentari keberhasilan koalisi mereka dalammeloloskan anggaran umum 2022.
Perdana Menteri Israel mengatakan “Kamiberhasil menyetujui anggaran negara setelah 3 tahun tidak stabil. Kurang dari5 bulan yang lalu kami membentuk pemerintahan dan pindah ke kebijakanmenjalankan negara tanpa penutupan dan kami memecahkan gelombang Corona. Kami orangpertama yang mengalahkan Corona dengan keputusan yang tepat.”
Bennett menyampaikan kembali sikap pemerintahnyayang menolak pembukaan kembali Konsulat AS di Al-Quds dengan mengatakan bahwa pemerintahIsrael dengan semua kendaraannya menentang langkah seperti itu. Sikap ini initelah disampaikan ke pemerintahan Amerika.
Menanggapi pertanyaan kepada wartawan tentangcara Washington menangani sikap pemerintah Bennett terkait konsulat AS yangdidedikasikan untuk melayani Palestina Bennett mengatakan “Kami tidaksetuju dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden dalam segala hal dan kamimenyadari bagaimana mengelola perbedaan bila perlu. Kami tidak mendramatisasimasalah pertengkaran perbedaan pendapat dengan Washington.” Tegasnya.
Terkait pemukiman “Avitar” yang direncakanBennett menegaskan niat pemerintahnya melegalkan dan membangun pos terdepan (kavlingterdepan permukiman) dan mematuhi perjanjian yang ditandatangani dengan parapemukim untuk mendirikan pos terdepan yang dibangun di gunung “Sabih”dekat Nablus di Tepi Barat.
Kesepakatan pemerintah Israel dengan pemukimJuli lalu akan mengevakuasi titik pemukiman liar “Avitar” di gunung”Sabih” dan tidak menghancurkan rumah mereka dan mengembalikan tanahyang dibangun di atas mereka kepada pemiliknya membuat marah orang-orangPalestina menganggapnya sebagai “penipuan murahan.&rdquo
Pada konferensi yang sama Menteri Luar NegeriIsrael Lapid mengomentari masalah Konsulat AS dengan mengatakan “Adakedutaan Amerika di Al-Quds dan kedaulatan di Al-Quds adalah untuk NegaraIsrael.”
Administrasi mantan Presiden AS Donald Trumpmenutup konsulat pada 2019 dan menjadikannya bagian dari Kedutaan Besar ASsetelah memindahkannya dari Tel Aviv ke Al-Quds.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada lebihdari satu kesempatan dalam beberapa bulan terakhir bahwa mereka akan bergerakmaju dengan membuka kembali konsulat yang bertugas mengoordinasikan hubungandengan Palestina.
Palestina menyambut baik keputusan pemerintahAS untuk membuka kembali konsulat dan menuntut implementasi cepat darikeputusan tersebut. (at/pip)
