Negara Kuwait menegaskan pentingnya mengakhiri penjajahan Israelatas bumi Palestina dan pentingnya hak politik bagi bangsa Palestina termasukhaknya menentukan nasib.
Hal itu disampaikan utusan permanen Kuwait di PBB Badr al-Munikhdi hadalap sidang umum ke 4 PBB Selasa kemarin.
Al-Munikh menjelaskan perlindungan internasional bagi bangsaPalestina dalam kerangka kasus pelanggaran HAM besar yang bertentangan denganhukum internasional dan HAM sehingga sangat penting dan tak bisaditunda-tunda.
Ditegaskannyabahwa masyarakat internasional bertanggung jawab untuk menekan Israel supayamenghentikan semua aktifitas permukiman sebagai realisasi atas keputusan DKPBB no 2334 dan mencabut blockade Gaza yang telah berlangsung sejak 14 tahunlalu menghentikan aneksasi sebagain wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan yangmerupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB dan keputusan DK PBB terkait.
Hak-hakPengungsi
Dalamkonteks terkait al-Munikh mengatakan meski peran penting ditunaikan UNRWAsebagai wakil PBB urusan pengungsi namun UNRWA menjadi sasaran seranganpolitik yang hendak mengurangi kewenangannya dan meragukan transparansinyadalam melayani para pengungsi Palestina.
Disebutkanbahwa layanan pendidikan kesehatan dan social yang diberikan UNRWA bagisekitar 57 juta pengungsi Palestina merupakan urat nadi bagi kehidupan jutaanpengungsi dan sarana untuk mencapai masa depan yang lebih baik terutama dikalangan para pemuda yang mayoritasnya mengalami rasa pesimis akibat ketiadaansolusi politik.
Al Munikhmenegaskan bahwa negara Kuwait terus memberikan dukungan kepada UNRWA dandompet pembangunan ekonomi Kuwait telah menyetujui MOU dengan UNRWA untukmemberikan donasi senilai 215 juta USD guna pendanaan sector kesehatan UNRWAdan anggaran umum UNRWA untuk tahun 2021 &ndash 2022.
Al-Munikhmemaparkan harapan Kuwait untuk menggelar konferensi khusus mendukung UNRWAbersama Yordania dan Swedia pada awal November depan di kota Brussel danmenyerukan kepada segenap negara donor untuk berpartisipasi aktif.
KomiteKwartet PBB bidang politik umum terdiri dari sejumlah negara anggota PBBtengah merancang agenda untuk menjaga perdamaian dan mengirimkan utusan politikkhusus UNRWA dan mengakhiri kolonialisme untuk menjadi rekomendasi bagisidang umum PBB. (mq/pip)
