Gerakan Hamas kemarin Sabtu menyatakan bahwa keputusanuntuk memberikan keanggotaan penjajah Israel di Uni Afrika sebagai anggotapengamat sebagai “mengejutkan dan tercela.
Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataannyabahwa keputusan ini memperkuat legitimasi penjajah di tanah kami Palestina danmemberinya lebih banyak kesempatan untuk melanjutkan rencananya menghapus hak-hakPalestina dan untuk melanjutkan kejahatan brutalnya.
Hamas menyesalkan atas keputusan negara-negaradi benua Afrika yang menderita selama berabad-abad dan masih berlanjut dari kolonialismedan rasisme dan telah melakukan segala upaya untuk menyingkirkannya.
Hamas mengatakan &ldquoKami selama ini melihat dinegara-negara di benua ini perpanjangan alami dari perjuangan kami mencapai keadilanuntuk kebebasan dan kemerdekaan dan kami menantikan dukungan mereka yang kuatdan berkelanjutan.”
Gerakan perlawanan Palestina ini menuntutpengusiran segera pendudukan dari Uni Afrika dan menerapkan hukuman jera atasnyasesuai dengan kebenaran dan keadilan dan serta merespon aspirasi rakyatPalestina untuk mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem (Al-Quds) sebagaiibukotanya dan untuk kampung halaman mereka dimana mereka diusir dengan kekerasanbrutal.
Sebelumnya Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkanbahwa duta besarnya di Addis Ababa menyampaikan bahwa entitas penjajah sebagaianggota pengamat Uni Afrika.
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapidmengatakan “Ini adalah hari besar untuk hubungan dengan Afrika dan iniadalah buah dari upaya kami. Langkah ini akan membantu kami dalam memperkuatkebijakan kami di benua Afrika dan negara-negaranya.”
Terlepas dari penolakan rakyat di Afrika entitasZionis penjajah memiliki hubungan dengan 46 negara di benua Afrika dan bekerjasama dengan pemerintah mereka di bidang pembangunan perdagangan dan beberapabidang.
Mantan Perdana Menteri Israel Netanyahu sangat mementingkanhubungan dengan Afrika.
Selama pemerintahannya ia melakukan empat kunjunganke negara-negara di dalamnya melanjutkan hubungan dengan Chad dan menormalkanhubungan dengan Sudan dalam kerangka perjanjian “Abraham” baru-baruini dimulai dengan Uni Emirat Arab. (at/pip)
