Pemerintah pendudukan penjajah Israel melalui Menteri KerjasamaRegional Issawi Freij mengumumkan tentang pengaktifan kembali Komite Bersama EkonomiIsrael-Palestina dengan tujuan untuk “memudahkan dan memfasilitasikegiatan ekonomi Otoritas Palestina” berdasarkan Protokol Ekonomi Paris.
Surat kabar Israel telah mengungkap isi pesan dari pemerintah AmerikaSerikat yang mengatakan “Bahwa Amerika Serikat memahami kesulitan yangdihadapi pemerintah Israel yang baru untuk maju menuju penyelesaiankomprehensif konflik Israel-Palestina. Oleh karena itu Amerika Serikat mendukunguntuk melakukan langkah-langkah yang meningkatkan kepercayaan dan memperbaiki kehidupanwarga Palestina dan Israel di kawasan.”
Ini artinya bahwa mengaktifkan komite bersama ini dalam kerangkauntuk suap ekonomi yang menutupi sumbatan cakrawala file-file politik.
Kerjasama melalui Kementerian Kerjasama
Normalisasi ekonomi tidak memerlukan komite demikian menurutpeneliti Yasser Abu Al-Rab. Dia menilai pengaktifan kembali komite ini merupakanpengakuan resmi dari pemerintah pendudukan Israel untuk menangani Otoritas Palestinamelalui Kementerian Kerjasama Regional. Karena menteri kerjsama regional Israelsaat ini berasal dari Meretz dan di belakangnya adalah partai-partai sayapkanan ekstrim.
Kepada koresponden Pusat Informasi Palestina Abu al-Rabmenambahkan bahwa dari sisi praktis normalisasi ekonomi jelas dan terang-teranganterjadi dan itu adalah bagian dari visi Netanyahu untuk mengatasi konflik.
Dia melanjutkan bahwa yang juga baru adalah bahwa ini terjadi hariini dengan dukungan Amerika secara jelas dari pemerintahan Amerika yang baruyang ingin meredam masalah Palestina dan bukan untuk menyelesaikannya.
Rincian
Dan dalam rincian pengaktifan komite menurut surat kabar Israel HaaretzMenteri Kerjasama Regional Israel Issawi Freij dari partai Meretz memimpinpembicaraan ini dan mengkoordinasikan langkahnya dengan pejabat senior diOtoritas Palestina yang dipimpin oleh Menteri Urusan Sipil Hussein al-Sheikh.
Surat kabar Israel itu menyatakan bahwa ini adalah langkah pertamayang diusung oleh pemerintah pendudukan penjajah Israel yang baru bersama denganOtoritas Palestina.
Dalam beberapa pekan komite bersama ini akan membahas duapermintaan yang diajukan oleh Otoritas Palestina. Yang pertama adalah menambahsekitar 17.000 izin kerja bagi pekerja di sektor konstruksi dan industri di wilayahPalestina 48 (yang diduduki penjajah Israel sejak tahun 1948). Kedua adalahmemperkuat organisasi Otoritas Bahan Bakar Palestina. demikian disebutkan olehsurat kabar Israel Haaretz.
Masih menurut Haaretz diperkirakan sejumlah menteriPalestina akan segera mengunjungi kantor rekan-rekan mereka di Israel dalam upayauntuk meningkatkan kerja sama antara kedua pihak.
Menteri Freij lanjut Haaretz secara pribadi akan memimpinkomite ini dari pihak Israel. Sementara itu belum diputuskan siapa yang akanmenjadi wakil dari Otoritas Palestina.
Surat kabar Israel ini memperingatkan bahwa meskipun pembentukannyadipromosikan selama hari-hari ini namun inisiatif untuk mendirikan komite ini bukanlahhal baru dan telah disepakati sebagai bagian dari Protokol Paris lapiranekonomi dari Perjanjian Oslo.
Menurut berbagai sumber
Kepada Pusat Informasi Palestina berbagai sumber menyatakanbahwa tugas yang dipercayakan kepada komite ekonomi bersama ini sejauh inidilaksanakan oleh Kementerian Urusan Sipil yang diwakili oleh Hussein al-Sheikhmelalui Kantor Koordinator Wilayah di Tentara Pendudukan Israel yang bertanggungjawab saat ini adalah seorang kolonel di tentara Israel Druze Ghassan Alyan dansebelumnya adalah Kolonel Abu Rokn.
Sumber-sumber ini menyatakan bahwa masalah ekonomi dan kemanusiaandi Tepi Barat adalah tanggung jawab tentara pendudukan penjajah Israel yangmenikmati koordinasi keamanan dan sipil secara leluasa dengan Otoritas UrusanSipil dan bahkan dengan semua institusi Otoritas Palestina.
Kepada koresponden Pusat Informasi Palestina sebuah sumber menambahkan&ldquoMisalnya ada koordinasi ekonomi langsung antara sejumlah ketua kamar dagang denganpemerintah administrasi sipil tentara Israel di Tepi Barat secara langsung dandengan persetujuan Otoritas Palestina dan tanpa melewati Otoritas Palestinasehingga pejabat Israel yang bertanggung jawab berkomunikasi dengan pejabat diKementerian Ekonomi Otoritas Palestina dengan kamar dagang atau dengan kantor-kantorgubernur dan dilakukan pengaturan prosedur masuk dan keluar izin dan kartuBMC untuk pedagang besar .
Sumber ini melanjutkan “Dan selain itu keputusan pembentukankomite bersama ini hanya menaikkan tingkat kewenangan seorang perwira tentara penjajahIsrael ke posisi menteri kerja sama regional.” (was/pip)
