Anggota Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas MuhammadNazzal menegaskan bahwa “semua opsi terbuka bagi perlawanan Palestinakami tidak akan membiarkan penjajah Israel menghalangi pembangunan kembaliGaza atau melanjutkan blokade terhadap Jalur Gaza.”
Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Arab Quds Pressmenegaskan bahwa pertempuran “Saif al-Quds” merupakan”latihan” untuk pembebasan. Dia menambahkan “Kami menghadapiproses mengumpulkan hasil dan poin dan ketika kesempatannya tepat dan siapkami akan menyelesaikan konflik dengan pendudukan Israel.”
Mengenai perjanjian gencatan senjata dengan pendudukan IsraelNazzal mengatakan bahwa setelah pertempuran &ldquoSaif al-Quds&rdquo yang telah membuatsakit kepala penjajah Israel dan menghancurkan citranya kami menerimaperjanjian gencatan senjata dengan dasar bahwa pendudukan Israel tidak akankembali melakukan pelanggarannya di kota al-Quds baik dengan melanjutkankebijakan Yahudisasi kota al-Quds melalui pengusiran penduduknya dengan carayang berbeda seperti yang terjadi di kampung Syaikh Jarrah atau pelanggaranterhadap kesucian Masjid Al-Aqsha sebagaimana yang selalu berusaha dilakukanpara pemukim selalu Yahudi di bawah perlindungan otoritas pendudukan penjajahIsrael.&rdquo
Pemimpin Hamas ini menambahkan “Kami sadar bahwapengkhianatan dan ketidakpatuhan terhadap perjanjian adalah ciri penjajahIsrael. Oleh karena itu kami mengangkat slogan: (Jika Anda kembali kami akankembali dan jika Anda meningkat kami akan meningkatkan).”
Menanggapi seruan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untukkembali ke dialog nasional Palestina dengan tujuan untuk mengakhiri perpecahanNazzal mengatakan “Syarat untuk mengadakan kembali dialog Palestinaadalah mengarah pada kemitraan Palestina sejati melalui kotak-kotak suarasebagai pilihan yang beradab adil dan praktis.”
Mengomentari penundaan persidangan tahanan Palestina di Arab Saudipemimpin Hamas ini menjelaskan bahwa &ldquoperadilan Saudi dipolitisasi danpenundaan dalam mengumumkan putusan tidak dapat dibenarkan. Itu adapenunda-nundaan baru yang mengindikasikan bahwa pengadilan menunggu arahandari pihak politik tingkat tinggi untuk mengeluarkan vonis.” (was/pip)